"Memotret Fakta dan Peristiwa"
Potretkalteng.com - Opini - KPK menyita uang ratusan juta rupiah diduga berkaitan dengan kasus suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe (LE). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang ratusan juta rupiah . . .
Potretkalteng.com - Malang - Opini - Globalisasi di abad ke-21 ini semakin terasa bagi setiap kalangan baik remaja maupun orang tua. Mulai dari mudahnya tiap-tiap generasi mencari informasi hingga begitu banyaknya . . .
PotretKalteng.Com - Opini - Palangka Raya - Hukum tindak pidana khusus merupakan hukum pidana yang berada di luar hukum pidana umum, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum . . .
Potretkalteng.com - Opini - Korupsi adalah penyalah gunaan jabatan, suatu perbuatan yang di lakukan dengan maksud untuk mendapatkan sebuah keuntungan untuk memperkaya diri sendiri, dan Setiap tanggal 9 Desember di . . .
Potretkalteng.com – Opini - Tugas pokok kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian, dengan demikian tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat . . .
Potretkalteng.com - Opini - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina. KPK menyatakan ada empat orang tersangka dalam kasus . . .
Potretkalteng.com - Opini - Korupsi diindonesia sangat merajalela, salah satu bentuk korupsi tersebut adalah jual beli jabatan Kasus (dugaan) jual beli jabatan, tidak hanya terjadi di pusat (kementerian, misalnya, . . .
Potretkalteng.com – Opini - Keberadaan sebuah negara dan keabsahannya dijamin oleh kemerdekaan dan kesederajatan antara pihak pemerintah yang berkuasa yang mendapat kepercayaan dari individu-individu atau warga . . .
Potretkalteng.com - Opini - Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dalam memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat sebagaimana . . .
Potretkalteng.com - Palangka Raya - Opini, Presiden Joko Widodo pertanggal 17 Oktober 2022 telah resmi menandatangani Produk Hukum terbaru untuk seluruh wilayah indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang . . .
