Perkumpulan Pemuda Nusantara Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo, Desak Penegakan Hukum yang Transpa

Baca Lainnya :

• Kalteng Jadi Tujuan Studi Lapangan Terkait Potensi Komoditas Unggulan Tahun 20220
• Kadis ESDM Vent Christway : Perpres 55 Tahun 2022 Berpeluang Tingkatkan PAD0
• DPM UPR AJAK MAHASISWA KAWAL PEMILIHAN REKTOR0
• Terancam Bangunan Roboh, Pengurus Pasar Pelita Hilir Pasang Himbauan Ke Pengunjung Pasar0
• Persiapan HUT Ke - 56, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Adakan Simulasi Atraksi0

JAKARTA, POTRETKALTENG.COM — Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Pemuda Nusantara secara resmi menyampaikan sikap dan pandangannya terkait perkembangan penegakan hukum di tanah air. Langkah ini diambil sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat sipil demi mengawal terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Ketua Umum Perkumpulan Pemuda Nusantara, Fiteli Waruwu, menyatakan apresiasi yang tinggi terhadap komitmen Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mendorong pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, ia menekankan bahwa komitmen politik tersebut harus segera diejawantahkan ke dalam langkah nyata.

"Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada slogan atau komitmen semata. Masyarakat menantikan keberanian negara untuk menegakkan hukum secara adil, konsisten, dan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada pihak yang mendapatkan perlakuan istimewa di hadapan hukum," tegas Fiteli Waruwu.

Tiga Poin Desakan Pemuda Nusantara

Dalam pernyataan sikapnya, organisasi kepemudaan ini menyoroti beberapa poin krusial yang harus menjadi perhatian aparat penegak hukum: 

-Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih: Mendesak tindakan tegas dan profesional terhadap siapa pun yang diduga terlibat korupsi, tanpa memandang jabatan, kedudukan, maupun latar belakang politik.

-Kepatuhan pada Prosedur Hukum: Mendorong aparat untuk tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, independensi, serta due process of law (proses hukum yang adil dan semestinya).

-Transparansi Kasus Publik: Menyoroti secara khusus proses hukum yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Pemuda Nusantara meminta agar penanganan kasus tersebut dibuka secara terang-benderang.

Fiteli menambahkan bahwa keterbukaan informasi dalam kasus-kasus besar merupakan kunci utama. 

"Kami meminta agar setiap proses hukum yang menjadi perhatian publik disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum," ujarnya.

Sebagai penutup, Perkumpulan Pemuda Nusantara menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan dalam mengawal agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Organisasi ini juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan jalannya penegakan hukum secara objektif, adil, dan berintegritas demi kepentingan bangsa dan negara.

RT