"Memotret Fakta dan Peristiwa"
Potretkalteng.com - Palangka Raya -Opini. Hukum diciptakan untuk mengatur serta membatasi berbagai macam aktivitas masyarakat agar terbentuk suatu tatanan hidup yang aman, tertib, dan berkeadilan. Indonesia merupakan . . .
Potretkalteng.com-Palangka Raya- Opini. Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma . . .
Potretkalteng.com- Palangka Raya - Berkembangnya penggunaan teknologi di kalangan masyarakat, seringkali dalam memenuhi kebutuhan hiburan khususnya di waktu senggang dapat dilakukan dengan melakukan berbagai kegiatan . . .
Potretkalteng.com-Palangka Raya- Tetangga menurut KBBI adalah orang (rumah) yang rumahnya berdekatan atau sebelah-menyebelah. Setiap orang pasti memiliki tetangga di sekitar tempat tinggalnya. Sikap dan sifat dari . . .
Potretkalteng.com - Palangka Raya - Bitcoin dan kripto belakangan ini sedang hangat diperbincangkan hampir di seluruh belahan Negara. Di beberapa negara bitcoin hanya dilegalkan sebagai sebuah aset investasi bukan . . .
Potretkalteng.com - Palangkaraya - Poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Dasar hukum poligami dapat dijumpai dalam UU Perkawinan dan KHI. . . .
Potretkalteng.com - Palangkaraya - Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai . . .
Potretkalteng.com-Jakarta - Sebenarnya saya ingin menulis surat terbuka kepada para pemimpin negeri ini khususnya kepada para pemimpin lembaga2 tinggi negara; presiden @jokowi dan jajaran eksekutif, ketua @DPR_RI . . .
Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam . . .
Isu mengenai masa jabatan presiden menjadi 3 periode sudah lama dibicarakan di Indonesia, dalam penelitian politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan, isu mengenai periodeisasi masa jabatan . . .
