Wabup Dodo Tinjau Pasar Blok R, Pastikan Stabilitas Harga dan Sinkronisasi Data Inflasi

KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Wakil Bupati Kapuas, Dodo, memimpin langsung peninjauan harga bahan pokok di kawasan Pasar Blok R, Kuala Kapuas, pada Selasa (21/4/2026). Dalam kegiatan ini, Wabup didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas, Usis I Sangkai, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memantau langsung dinamika harga di tingkat pedagang.

Baca Lainnya :

• Wabup Dodo Hadiri KKR Paskah API Kapuas, Ingatkan Kewaspadaan Terhadap Kebakaran Lahan0
• Peringati Hari Kartini, Legislator Barut, Hj. Nety Herawati Ajak Perempuan Barito Utara Terus Berino0
• Adopsi Mekanisme Plea Bargaining dalam Formulasi Hukum Acara Pidana Indonesia0
• Marwah Hukum Pidana Klasik: Menjaga Pilar Legalitas di Tengah Arus Perubahan0
• Evolusi Hukum Pidana Modern: Integrasi Keadilan Rehabilitatif dalam Sistem Hukum Nasional0

Langkah ini diambil sebagai bentuk respons cepat pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat. Peninjauan ini melibatkan tim gabungan dari berbagai instansi, mulai dari Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Ketahanan Pangan, unsur TNI/Polri, hingga pihak Kejaksaan Negeri Kapuas.

Kegiatan turun lapangan ini merupakan tindak lanjut dari laporan inflasi rutin yang dievaluasi setiap awal pekan. Fokus utama kunjungan adalah melakukan validasi silang (cross-check) antara data laporan tertulis dengan kondisi riil di pasar guna menghindari terjadinya disparitas atau perbedaan informasi harga antarinstansi yang selama ini masih ditemukan.

Pemerintah Kabupaten Kapuas menaruh perhatian serius pada integrasi data agar pengambilan kebijakan pengendalian inflasi dapat dilakukan secara akurat. “Kita ingin ke depan data itu menjadi satu, tidak berbeda-beda. Hari ini kita lakukan cross-check di beberapa titik sampel untuk memastikan kesesuaian data,” ujarnya di sela-sela pemantauan di lapak pedagang.

Melalui sinergi antara BPS, Bulog, dan OPD teknis, diharapkan tercipta kesepahaman dalam penyajian data yang valid dan terintegrasi. Hal ini krusial agar pemerintah daerah dapat mendeteksi dini fluktuasi harga dan mengambil langkah intervensi yang tepat demi menjaga daya beli masyarakat di wilayah Kabupaten Kapuas.

Her