Kapuas Bidik TPAKD Terbaik, Program Akses Keuangan Masyarakat Diperkuat

KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM- Pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah mulai mematangkan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk 2027.

Baca Lainnya :

• Hati- Hati, Penipuan Dengan Modus Identitas Kadiskominfosantik Provinsi Kalteng Beredar0
• Memasuki Cuaca Pancaroba, Ditpolairud Polda Kalteng Imbau Pemancing0
• Kapolda Kalteng Lepas Rombongan Bhayangkara Borneo Expedition Jelajah IKN-Tanjung Puting0
• Hut Bhayangkara ke-76, Polda Kalteng Adakan Operasi Bibir Sumbing dan Khitanan Massal 0
• Marak Terjadi Kasus Data Bocor, Wikarya : Hati-Hati Gunakan Data Pribadi0

Pembahasan tersebut dilakukan melalui Rapat Teknis Penyusunan Program Kerja TPAKD Wilayah Tengah Tahun 2027 dan Program Kerja TPAKD Kabupaten Kapuas Tahun 2027 yang berlangsung di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Selasa (11/8/2026).

Rapat dipimpin Wakil Bupati Kapuas Dodo dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I Sangkai, perwakilan OJK Provinsi Kalimantan Tengah, sejumlah perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Kapuas dan OJK membahas berbagai program strategis untuk memperluas akses layanan keuangan masyarakat sekaligus memperkuat sektor usaha produktif di daerah.

Program TPAKD 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperoleh akses pembiayaan dan mengembangkan usaha.

Perwakilan OJK Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemkab Kapuas dalam mendorong pengembangan ekonomi daerah dan inklusi keuangan.

Menurut OJK, dukungan pimpinan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program TPAKD. Kapuas dinilai memiliki potensi untuk mengembangkan program-program inovatif yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Peluang tersebut juga terbuka melalui penilaian dan penghargaan TPAKD. Daerah dengan program terbaik di masing-masing wilayah berkesempatan melanjutkan penilaian ke tingkat yang lebih tinggi.

Untuk wilayah Kalimantan, penilaian melibatkan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Pulau Kalimantan. Saat ini terdapat sekitar 61 TPAKD yang terdiri dari lima provinsi, 47 kabupaten dan sembilan kota.

“Kapuas merupakan salah satu kabupaten yang memiliki komitmen cukup tinggi dalam pengembangan ekonomi dan inklusi keuangan di daerah. Kami melihat dukungan pimpinan daerah menjadi modal yang sangat besar,” ujar perwakilan OJK Kalteng.

OJK Kalteng juga mendorong agar program TPAKD Kapuas 2027 disusun secara matang, inovatif dan terukur. Setiap program diharapkan memiliki indikator yang jelas serta memberikan dampak terhadap peningkatan akses dan pemanfaatan layanan keuangan masyarakat.

Wakil Bupati Kapuas Dodo menyambut positif arahan tersebut. Ia menegaskan bahwa peluang untuk meraih prestasi harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran dalam meningkatkan kualitas program dan inovasi TPAKD.

“Kalau ada peluang untuk menjadi yang terbaik, tentu harus kita manfaatkan. Yang paling penting programnya memang memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama dalam membuka akses pembiayaan dan mendukung masyarakat mengembangkan usaha,” tegas Dodo.

Ia menyampaikan, Pemkab Kapuas akan terus memperkuat akses keuangan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, sektor pertanian, perikanan, usaha produktif serta kelompok masyarakat lainnya.

Menurutnya, kemudahan akses terhadap layanan keuangan harus mampu menjadi instrumen dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, bukan sekadar mengejar pencapaian angka dan laporan.

“Program yang kita susun harus konkret dan bisa dirasakan manfaatnya. Kita ingin akses keuangan ini benar-benar membantu masyarakat meningkatkan usaha, pendapatan dan kesejahteraannya,” tambahnya.

Penyusunan program TPAKD Kapuas 2027 diharapkan menjadi momentum untuk menghadirkan program yang lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan daya saing Kabupaten Kapuas dalam penilaian TPAKD di tingkat regional hingga nasional.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, perangkat daerah, lembaga jasa keuangan dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat melahirkan berbagai terobosan dalam memperluas inklusi keuangan.

Dengan akses keuangan yang semakin mudah, diharapkan usaha masyarakat semakin berkembang, perekonomian daerah semakin kuat, serta Kabupaten Kapuas mampu meraih prestasi dalam TPAKD Award.(HR)