Pemkab Kapuas Matangkan Rencana Kontinjensi Karhutla Hadapi Musim Kemarau 2026

Baca Lainnya :

• Memasuki Cuaca Pancaroba, Ditpolairud Polda Kalteng Imbau Pemancing0
• Kapolda Kalteng Lepas Rombongan Bhayangkara Borneo Expedition Jelajah IKN-Tanjung Puting0
• Hut Bhayangkara ke-76, Polda Kalteng Adakan Operasi Bibir Sumbing dan Khitanan Massal 0
• Marak Terjadi Kasus Data Bocor, Wikarya : Hati-Hati Gunakan Data Pribadi0
• Wujud Kepedulian Terhadap Masyarakat, Ditlantas Polda Kalteng Gelar Aksi Bakti Sosial0

KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus mematangkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada musim kemarau 2026.

Upaya tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) II Penyusunan Rencana Kontinjensi Karhutla Tahun 2026 yang digelar di Hotel Fovere Kapuas, Senin (10/8/2026).

Kegiatan dibuka Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, Perry Noah, mewakili Bupati Kapuas. FGD turut dihadiri unsur Forkopimda, Direktur Utama PDAM Kapuas Abisua Setia Nugroho, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Jendrawan, Kejaksaan Negeri Kapuas, Polres Kapuas, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait penanggulangan bencana.

Dalam sambutannya, Perry Noah menyampaikan bahwa Kabupaten Kapuas memiliki wilayah yang luas, termasuk kawasan perkebunan dan lahan gambut yang cukup besar. Kondisi tersebut membuat sejumlah wilayah memiliki potensi kerawanan terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Karena itu, menurutnya, upaya pencegahan dan kesiapsiagaan harus menjadi prioritas pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan. Kita tidak boleh hanya bersikap reaktif ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi harus mengedepankan pencegahan, mitigasi, deteksi dini, patroli terpadu, edukasi masyarakat, serta penguatan koordinasi lintas sektor,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan prakiraan BMKG, sebagian wilayah Kalimantan berpotensi mengalami musim kemarau yang lebih panjang dan kering dibandingkan kondisi normal. Hal tersebut berpotensi meningkatkan risiko munculnya titik panas dan Karhutla, khususnya di kawasan gambut yang rentan terbakar ketika mengalami kekeringan.

Perry menegaskan, penyusunan rencana kontinjensi Karhutla tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif. Rencana tersebut harus mampu menjadi pedoman operasional bagi seluruh pihak dalam menghadapi kondisi darurat secara cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi.

Melalui pelaksanaan FGD II ini, Pemkab Kapuas juga mendorong adanya validasi terhadap data dan peta kerawanan Karhutla, termasuk kawasan gambut, riwayat titik panas, jalur akses, hingga skenario risiko yang mungkin terjadi di lapangan.

“Peran masyarakat juga harus diperkuat melalui pemberdayaan Masyarakat Peduli Api (MPA), patroli desa, edukasi kepada masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah desa, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Lebih lanjut, Pemkab Kapuas berkomitmen mendukung implementasi rencana kontinjensi melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran sesuai kemampuan daerah.

“Jangan sampai dokumen ini hanya menjadi pelengkap administrasi, tetapi harus menjadi pedoman nyata dalam mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan efektif. Menjaga hutan dan lahan berarti menjaga kehidupan, kesehatan masyarakat, perekonomian daerah, serta masa depan anak cucu kita,” pungkasnya.(HR)