Sinergi Kanwil HAM dan Pemprov Kalteng dorong pelayanan humanis

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas HAM tahun 2026. Dalam kegiatan tersebut  Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, menjadi narasumber sekaligus membuka kegiatan yang bertempat di Borneo Meeting Room Alltrue Hotel Palangka Raya, Kamis (30/4/2026).

Baca Lainnya :

• 280 CPNS Kalteng Lulus Latsar, Gubernur Tekankan Peran Agen Perubahan0
• Peringati Hari Lahir Pancasila, SAPMA PP Kalteng dan Dispora Siap Gelar Liga Futsal Pelajar0
• Kejari Palangka Raya Geledah Kantor KPU Terkait Dugaan Penyelewengan Anggaran Pilkada0
• Pengamat Hukum Sebut Usulan Gerbong Perempuan Dinilai Abaikan Asas Hukum0
• Momentum Dharma Shanti Nyepi, Gubernur Kalteng Tekankan Harmoni dalam Keberagaman0

Dalam sambutannya, Linae menegaskan bahwa HAM merupakan hak dasar setiap individu yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Ia menekankan peran strategis ASN sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik.

“Pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip HAM menjadi hal fundamental bagi ASN dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas ASN, tidak hanya dari sisi pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan, agar mampu mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam setiap pelayanan.

Ia juga mengakui masih adanya tantangan dalam implementasi HAM di birokrasi, terutama dalam hal pemahaman dan internalisasi nilai-nilai tersebut.

“Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana penguatan komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil, inklusif, dan tidak diskriminatif,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Tengah melalui Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Zulzaeni Mansyur, menekankan pentingnya penerapan HAM terutama pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

“Pemenuhan akses pendidikan dan kesehatan merupakan bagian dari hak dasar masyarakat yang harus terus diperkuat,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa peningkatan kapasitas ASN menjadi kunci dalam mendorong kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, ASN di Kalimantan Tengah diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai HAM secara konsisten, sehingga tercipta birokrasi yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan publik. (Yz)