Kejari Palangka Raya Geledah Kantor KPU Terkait Dugaan Penyelewengan Anggaran Pilkada

Baca Lainnya :

• Pengamat Hukum Sebut Usulan Gerbong Perempuan Dinilai Abaikan Asas Hukum0
• Momentum Dharma Shanti Nyepi, Gubernur Kalteng Tekankan Harmoni dalam Keberagaman0
• Rakorda Bangga Kencana Kalteng 2026 Dorong Akselerasi Penurunan Stunting0
• KALTENG MATANGKAN KREDIT HAGUET, UMKM DITARGETKAN LEBIH BERDAYA0
• Subandi Tegaskan Tiga Perda Strategis, DPRD Palangka Raya Dorong Implementasi Nyata0

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya melakukan penggeledahan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya, Rabu (29/4/2026). Tindakan hukum ini dilakukan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Petugas yang datang dengan atribut lengkap segera menyisir sejumlah ruangan untuk mencari barang bukti dokumen maupun perangkat elektronik yang berkaitan dengan penggunaan anggaran tersebut.

Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat dan hasil penyelidikan awal yang menemukan adanya indikasi ketidaksesuaian dalam laporan pertanggungjawaban dana hibah. Sejumlah jaksa penyidik tampak mengumpulkan berkas-berkas penting dari ruang keuangan dan ruang kerja komisioner. Hingga saat ini, pihak Kejari masih melakukan inventarisasi terhadap barang-barang yang disita guna memperkuat konstruksi hukum dalam kasus yang tengah ditangani tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya melalui perwakilan tim penyidik menyatakan bahwa langkah penggeledahan dilakukan untuk memastikan tidak ada barang bukti yang dihilangkan atau dimanipulasi. Proses ini berlangsung cukup lama dengan penjagaan ketat guna menjamin kelancaran pengambilan data-data krusial. "Kami fokus pada pengumpulan alat bukti dokumen terkait aliran dana hibah guna memperjelas adanya dugaan kerugian negara dalam perkara ini," ujarnya.

Di sisi lain, pihak KPU Kota Palangka Raya menyatakan sikap kooperatif terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Aktivitas di kantor tersebut tetap berjalan meskipun beberapa ruangan sempat dibatasi aksesnya selama proses penggeledahan berlangsung. Pihak KPU berharap proses penyidikan ini dapat dilakukan secara transparan dan profesional agar kepastian hukum segera tercapai tanpa mengganggu persiapan tahapan pemilu selanjutnya yang sedang berjalan.

Kejaksaan belum menetapkan tersangka dalam kasus ini dan masih akan melakukan pemanggilan saksi-saksi tambahan dalam waktu dekat. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi sebelum ada rilis resmi mengenai hasil audit kerugian negara. Sinergi antara aparat penegak hukum dan instansi terkait diharapkan dapat menuntaskan dugaan kasus korupsi ini demi menjaga integritas institusi penyelenggara pemilu di wilayah Kalimantan Tengah.

ZR