DPRD Kalteng Dukung Aspirasi Aliansi Driver, Kawal Tuntutan Infrastruktur Jalan Katingan Hulu

Baca Lainnya :

• Tekankan Transparansi SPMB 2026, Bupati Barito Utara : Tidak Ada Titip-Menitip !0
• Menakar Marwah Hukum Pidana: Transformasi Pilar Keadilan di Era Transisi0
• Sabet Peringkat 4 Nasional, IPEMI Kalteng Siap Jadi Pelaksana Teknis Rakernas 20270
• Komisi II DPR RI Soroti Kawasan Hutan, Reforma Agraria Kalteng Perlu Percepatan0
• UMPR Jawab Kebutuhan Daerah, Ribuan SDM Pertanian Siap Ditempa0

KATINGAN, POTRETKALTENG.COM – Aliansi Driver dan Masyarakat Katingan Hulu menyampaikan aspirasi tegas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait buruknya infrastruktur jalan di wilayah mereka. Koordinator aksi, Candra Wardana, menegaskan bahwa kerusakan jalan menuju Katingan Hulu saat ini telah masuk kategori rusak berat, sehingga melumpuhkan akses ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan di pedalaman.

Dalam forum yang berlangsung khidmat tersebut, pihak aliansi mengajukan lima tuntutan utama kepada pemerintah. Salah satu poin krusial adalah mendesak Gubernur Kalimantan Tengah untuk segera melakukan perbaikan permanen pada ruas jalan dan jembatan mulai dari Tumbang Paku, Kecamatan Marikit, hingga Tumbang Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu.

Masyarakat juga meminta langkah konkret berupa penanganan darurat dengan pengerahan alat berat ke lokasi titik kerusakan parah secara berkelanjutan. Selain itu, mereka mendorong agar pembangunan jalan penghubung menuju wilayah Kalimantan Barat segera diusulkan ke pemerintah pusat melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Tengah untuk dilakukan perawatan rutin bulanan.

Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, yang memimpin rapat tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh poin aspirasi yang disampaikan. Ia menjamin bahwa legislatif akan membawa persoalan infrastruktur ini ke dalam pembahasan resmi dan berkoordinasi intensif dengan pemerintah provinsi maupun pusat. “Kami menerima dan mendukung aspirasi yang disampaikan. Ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. DPRD akan mengawal dan mendorong agar ini segera ditindaklanjuti,” ujarnya meyakinkan peserta RDP.

Sebagai bentuk keseriusan, Candra Wardana menambahkan bahwa aliansi memberikan batas waktu bagi pemerintah untuk merespons dan merealisasikan tuntutan tersebut di lapangan. Jika dalam waktu yang ditentukan tidak terlihat progres yang nyata, pihaknya menyatakan siap melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar demi memperjuangkan hak masyarakat atas infrastruktur yang layak di Kalimantan Tengah.

ZR