DPRD Gunung Mas Tegaskan Komitmen Pengawasan, Pemkab Kembali Raih WTP ke-11

KUALA KURUN, POTRETKALTENG.COM- Pemerintah Kabupaten Gunung Mas kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Baca Lainnya :

• Pemerintah Prov Kalteng Masuk 10 Besar Nasional Realisasi Belanja dan Pendapatan APBD Tahun 20220
• Ditlantas Polda Kalteng Kawal Pembagian 2.500 Paket Bansos Bakti Sosial dan Bakti Religi0
• Peringati Hari Bhayangkara, Polda Kalteng Bersama TNI-Polri Bagikan 2.500 Paket Bansos0
• Virus Covid-19 Belum Usai, Tetap Patuhi Prokes0
• Ramah Tamah Dengan Beberapa Rektor, Fairid : Pemko Palangka Raya Dukung Kemajuan Pendidikan Bangsa0

Raihan tersebut menjadi opini WTP ke-11 yang berhasil diperoleh Pemkab Gunung Mas. Bahkan, 10 di antaranya diraih secara berturut-turut mulai 2016 hingga 2025.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas, Binartha, bersama Bupati Gunung Mas Jaya S Monong. LHP diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah Dodik Achmad Akbar di Kantor BPK RI Perwakilan Kalteng, Palangka Raya (29/5/2026).

Kehadiran Ketua DPRD Gunung Mas dalam penyerahan LHP tersebut menjadi bagian penting dari sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati Gunung Mas Jaya S Monong menyampaikan bahwa capaian WTP tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang profesional, transparan dan akuntabel untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mempertahankan prestasi tersebut.

Sementara itu, peran DPRD menjadi bagian penting dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah. Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah diharapkan terus diperkuat agar kualitas pengelolaan keuangan serta pembangunan di Kabupaten Gunung Mas semakin baik.

BPK RI Perwakilan Kalteng juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diminta terus meningkatkan disiplin pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan diraihnya WTP ke-11 ini, Pemkab dan DPRD Gunung Mas diharapkan dapat terus mempertahankan tata kelola keuangan yang baik sekaligus memastikan setiap anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (LZ)