DPRD Gunung Mas Dorong SiLPA Rp8,47 Miliar Diprioritaskan untuk Perbaikan Jembatan

KUALA KURUN, POTRETKALTENG.COM- DPRD Kabupaten Gunung Mas melalui Fraksi Partai NasDem mendorong Pemerintah Kabupaten Gunung Mas agar memprioritaskan penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025 sebesar Rp8,47 miliar untuk memperbaiki sejumlah jembatan yang mengalami kerusakan.

Baca Lainnya :

• Pemerintah Prov Kalteng Masuk 10 Besar Nasional Realisasi Belanja dan Pendapatan APBD Tahun 20220
• Ditlantas Polda Kalteng Kawal Pembagian 2.500 Paket Bansos Bakti Sosial dan Bakti Religi0
• Peringati Hari Bhayangkara, Polda Kalteng Bersama TNI-Polri Bagikan 2.500 Paket Bansos0
• Virus Covid-19 Belum Usai, Tetap Patuhi Prokes0
• Ramah Tamah Dengan Beberapa Rektor, Fairid : Pemko Palangka Raya Dukung Kemajuan Pendidikan Bangsa0

Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Gunung Mas, Hermanto, menyampaikan hal tersebut dalam rapat paripurna DPRD Gunung Mas di Kuala Kurun, Senin (15/6/2026).

Menurut Hermanto, kondisi sejumlah jembatan penghubung antarwilayah di Kabupaten Gunung Mas saat ini memerlukan perhatian serius. Bahkan, terdapat sekitar 20 jembatan yang dilaporkan mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan.

“Kami harap SiLPA 2025 diprioritaskan untuk perbaikan jembatan yang rusak,” ujar Hermanto.

Fraksi NasDem menilai perbaikan infrastruktur dasar harus menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah, terutama fasilitas yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan mobilitas masyarakat.

Selain infrastruktur, DPRD Gunung Mas juga mendorong pemerintah daerah agar pembangunan ke depan memberikan perhatian lebih terhadap sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini mengingat masih terdapat sejumlah fasilitas pada kedua sektor tersebut yang membutuhkan rehabilitasi secara menyeluruh.

Dalam pandangan fraksi, Fraksi NasDem turut mengapresiasi keberhasilan Pemkab Gunung Mas mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2025.

Namun, capaian tersebut dinilai harus diikuti dengan pemanfaatan anggaran yang benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

“Tidak cukup hanya memperoleh WTP saja, yang paling penting bagaimana APBD ataupun program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh segenap lapisan masyarakat Gumas,” tegas Hermanto.

Pandangan tersebut disampaikan dalam agenda rapat paripurna DPRD Gunung Mas terkait pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Fraksi NasDem bersama fraksi pendukung lainnya menyatakan sepakat agar kedua Raperda tersebut dibahas lebih lanjut untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

DPRD Gunung Mas berharap pengelolaan anggaran daerah ke depan semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat, terutama dalam memperbaiki infrastruktur dasar serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. (LZ)