DPRD Barito Utara Apresiasi Kenaikan Insentif Penjaga Adat, Perkuat Komitmen Bupati dan Wakil Bupati

Muara Teweh, POTRETKALTENG.COM– Kebijakan Pemerintah Kabupaten Barito Utara di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Shalahuddin–Felix Sonadie, dalam meningkatkan insentif bagi Damang dan Mantir Adat pada 100 hari pertama kerja mendapat apresiasi dari DPRD setempat.

Baca Lainnya :

• Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin Serap Aspirasi Buruh dan Pemuda Tani di Jalan Murjani0
• Jaga Marwah Institusi, Dansubdenpom Kaimana Larang Prajurit Live Streaming Saat Jam Dinas0
• Prestasi Gemilang, Empat Utusan Kapuas Lolos Paskibraka Kalteng dan Satu Melaju ke Seleksi Pusat0
• Penggerebekan di Jalan Lintas Palangkaraya-Buntok, Satresnarkoba Kapuas Ringkus Pengedar Sabu0
• Gubernur Agustiar Sabran Jamin Distribusi BBM Segera Normal0

Anggota DPRD Barito Utara, Suhendra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tersebut yang direalisasikan melalui APBD Perubahan Tahun 2025. Ia menilai kebijakan ini bukan sekadar pemenuhan janji politik, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat.

“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Kebijakan ini sangat tepat karena berdampak langsung bagi para penjaga adat. Damang dan Mantir memiliki peran penting dalam menjaga kearifan lokal, menyelesaikan konflik, serta menciptakan harmoni di tengah masyarakat,” ujar Suhendra, Rabu (7/1/2026).

Menurutnya, peningkatan insentif tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan penghargaan yang layak kepada para pemangku adat. Adapun insentif Mantir Adat meningkat dari Rp100 ribu menjadi Rp500 ribu per bulan, sementara Damang dari Rp1,35 juta menjadi Rp2 juta per bulan.

“Ini bukan sekadar simbolis, tetapi bentuk penghargaan nyata. Dengan adanya peningkatan ini, diharapkan para penjaga adat semakin fokus dan bersemangat dalam menjalankan tugasnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Suhendra juga mendukung rencana pemerintah daerah untuk memperluas perhatian kepada perangkat desa lainnya, seperti peningkatan insentif bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Ketua RT dan RW yang direncanakan dalam APBD Tahun 2026.

“Langkah ini penting untuk memperkuat struktur pemerintahan dan kemasyarakatan di tingkat desa, mulai dari unsur adat hingga RT dan RW. Pembangunan daerah yang kuat harus dimulai dari bawah dengan kebijakan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Dukungan dari legislator tersebut dinilai semakin memperkuat sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam menjalankan program pembangunan berbasis masyarakat dan kearifan lokal di Kabupaten Barito Utara.

Dengan komitmen bersama yang terjalin, diharapkan berbagai program prioritas pemerintah daerah dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(KL)