1,5 Tahun Kepemimpinan Prabowo : Rupiah Tembus 17.400/USD, Rakyat Terhimpit ?

Baca Lainnya :

• Inflasi Kalteng April 2026 Tembus 3,66 Persen, Harga Kebutuhan Terus Naik0
• Genjot Infrastruktur, PUPR Kalteng Percepat Pengadaan Barang dan Jasa0
• BPSDM Kalteng Dorong Peningkatan Kualitas Pelatihan dan Disiplin Kerja ASN0
• Prioritaskan Akses Pesisir, Pemkab Kapuas Fokus Benahi Jalan Basarang Guna Operasionalkan Batanjung0
• Serikat Petani Tambak Gorontalo Protes Tindakan TNI AL di Tanjung Panjang, Berencana Lapor ke POM AL0

JAKARTA, POTRETKALTENG.COM – Genap satu setengah tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, janji kemandirian ekonomi dinilai masih jauh dari kenyataan. Analisis tajam dari pengamat ekonomi, Erizeli Jely Bandaro, menyoroti realitas pahit di mana Indonesia kini berada dalam posisi "tersandera" oleh rantai pasok global akibat ketergantungan impor yang kronis.

Struktur Ekonomi yang Rapuh

Erizeli mengungkapkan bahwa fondasi industri nasional saat ini berdiri di atas pasir. Data menunjukkan sekitar 70% hingga 90% bahan baku di sektor-sektor kunci seperti kimia dasar, farmasi, dan petrokimia masih dipasok dari luar negeri.

"Kita bukan sekadar pengguna impor, melainkan sandera. Selama 1,5 tahun ini, tidak ada perbaikan berarti. Struktur industri kita terkunci secara sistemik dalam ketergantungan eksternal," tegas Erizeli dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).

Kritik keras juga diarahkan pada kegagalan pemerintah dalam memitigasi dampak pelemahan Rupiah. Meski segelintir eksportir sumber daya alam menikmati keuntungan, sektor padat karya justru mengalami pendarahan hebat.

Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan adalah:

-Ledakan Biaya Produksi: Industri tekstil dan makanan-minuman tercekik biaya bahan baku impor yang melambung akibat depresiasi Rupiah.

-Fenomena Imported Inflation: Harga barang di pasar domestik naik di saat daya beli masyarakat justru sedang merosot tajam.

-Badai PHK: Tekanan margin keuntungan memaksa pelaku usaha melakukan efisiensi ekstrem melalui pemutusan hubungan kerja massal.

Bukan Narasi Populis Erizeli menilai pemerintah cenderung menutupi kerapuhan struktural ini dengan narasi optimisme yang bersifat populis. Alih-alih menyentuh akar masalah, pemerintah dianggap hanya sibuk menjaga citra bahwa ekonomi tetap kuat.

"Yang melemah bukan hanya nilai tukar Rupiah, tetapi juga fondasi ekonomi kita sebagai bangsa. Rasa putus asa (hopeless) mulai menyelimuti pelaku usaha karena tanda-tanda menuju 'Indonesia Gelap' semakin nyata," pungkasnya.

Kondisi ini diperparah dengan defisit APBN yang kian menganga akibat menurunnya setoran pajak dari sektor industri. Alhasil, pemerintah terjebak dalam siklus utang baru untuk menutup lubang fiskal, yang pada akhirnya kembali menekan nilai tukar mata uang nasional.

Hingga saat ini, publik masih menanti langkah terobosan dari kabinet ekonomi Prabowo untuk memutus rantai ketergantungan impor ini sebelum industri manufaktur nasional benar-benar tumbang.

Sumber : Repelita