Perkumpulan Pemuda Nusantara Soroti Realisasi Anggaran Pendidikan dan Program Rumah Guru di Kalteng

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM — Perkumpulan Pemuda Nusantara melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Mereka menilai sejumlah program strategis pendidikan, mulai dari pemerataan fasilitas hingga kesejahteraan guru, belum terealisasi secara maksimal di lapangan.

Baca Lainnya :

• BRIN Gelar Focus Group Discussion Guna Dukung Program Food Estate Berkelanjutan0
• Ditlantas Polda Kalteng Amankan 96 Pelanggar Lalu Lintas0
• Peringati Hari Bhayangkara Ke - 76, Polda Kalteng Gelar Bakti Kesehatan0
• Terlibat Aksi Tawuran, 6 Pelajar Diamankan Tim Ditsamapta Polda Kalteng0
• Hadir di Acara Televisi, Dirlantas Polda Kalteng Ajak Masyarakat Bijak Berlalu Lintas0

Wakil Ketua Umum Perkumpulan Pemuda Nusantara, Joseph F.J.W., menyatakan bahwa sorotan ini didasarkan pada hasil pemantauan serta berbagai pemberitaan media terkait persoalan pendidikan di Kalteng yang terus menjadi perhatian publik.

Salah satu poin yang dikritisi adalah alokasi anggaran sekitar Rp60 miliar untuk program revitalisasi sekolah tahun 2025. Program yang digadang-gadang mampu mendongkrak kualitas sarana dan prasarana ini, menurut Joseph, belum dirasakan secara merata, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

"Kami melihat masih adanya ketimpangan fasilitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Pemerintah harus memastikan program revitalisasi benar-benar menyentuh sekolah yang membutuhkan," tegas Joseph kepada media.

Ia menambahkan, pihaknya masih menemukan banyak sekolah yang mengalami kerusakan bangunan, kekurangan meja dan kursi belajar, keterbatasan listrik, hingga belum tersedianya akses internet yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran digital.

Selain masalah infrastruktur sekolah, Perkumpulan Pemuda Nusantara juga mempertanyakan kejelasan realisasi program "1.000 Rumah Guru Berkah" dengan skema down payment (DP) nol persen.

Program subsidi yang menyasar guru SMA, SMK, dan SLB ini sebelumnya diluncurkan Pemprov Kalteng sebagai respons atas keprihatinan terhadap tenaga pendidik, termasuk adanya laporan guru yang terpaksa tinggal di laboratorium sekolah. Namun, Joseph menilai realisasinya masih jauh dari target.

* Target Program: 1.000 unit rumah subsidi DP 0%.

* Kondisi Lapangan: Capaian realisasi dinilai masih sangat rendah.

* Kendala Utama: Minimnya sosialisasi dan keterbatasan akses geografis di sejumlah daerah.

"Program rumah guru DP nol jangan sampai hanya menjadi janji dan seremonial semata. Guru adalah ujung tombak pendidikan, sehingga kesejahteraan mereka harus benar-benar diperhatikan melalui langkah konkret dan tepat sasaran," ujar Joseph.

Menutup pernyatannya, Perkumpulan Pemuda Nusantara mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk lebih transparan dalam penggunaan anggaran pendidikan. Transparansi ini penting agar masyarakat dapat mengawal dan mengetahui secara terbuka arah kebijakan serta realisasi program yang telah dijanjikan.

Joseph menegaskan bahwa pendidikan adalah hak konstitusional seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, seluruh program harus berjalan secara adil dan berdampak nyata, terutama bagi masyarakat di daerah pelosok.

Perkumpulan Pemuda Nusantara menyatakan berkomitmen akan terus mengawal kebijakan pendidikan di Kalimantan Tengah serta mendorong pengawasan publik secara berkelanjutan.

RT