BRIN Gelar Focus Group Discussion Guna Dukung Program Food Estate Berkelanjutan
Sumber : Mmckalteng

Potretkalteng.com - Palangka Raya - Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Food Estate dan Ketahanan Pangan, Senin (6/6/2022). Bertempat di Kantor Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, kegiatan ini diselenggarakan secara tatap muka.

Tampak hadir dalam kegiatan FGD Kepala Bappedalitbang, Kapus Riset Hukum BRIN Laely Nurhidayah, Akademisi UPR Sulmin Gumiri dan Fathurochman selaku narasumber serta Kepala OPD Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Pulang Pisau terkait, serta perwakilan masyarakat yang diwakili oleh Pengurus DAD Kalteng.

Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kabid Litbang Endy Anden menyampaikan apresiasi serta berharap agar FGD ini memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan dan keberhasilan program food estate di Kalimantan Tengah. Sementara itu, Kapus Riset Hukum BRIN menyampaikan bahwa fokus utama dalam FGD ini adalah mengkaji tentang tata kelola food estate, dampaknya terhadap masyarakat setempat serta kaitannya dengan ketahanan pangan nasional.

Baca Lainnya :

• Ditlantas Polda Kalteng Amankan 96 Pelanggar Lalu Lintas0
• Peringati Hari Bhayangkara Ke - 76, Polda Kalteng Gelar Bakti Kesehatan0
• Terlibat Aksi Tawuran, 6 Pelajar Diamankan Tim Ditsamapta Polda Kalteng0
• Hadir di Acara Televisi, Dirlantas Polda Kalteng Ajak Masyarakat Bijak Berlalu Lintas0
• Kepala Bank Indonesia Provinsi Kalteng Dikukuhkan, Pemprov Siap Nantikan Kolaborasi0

"Dengan mengetahui secara langsung tata kelola program food estate serta mendengarkan langsung dari masyarakat dan perangkat daerah terkait mengenai permasalahan dan tantangan di lapangan, diharapkan BRIN dapat memberikan masukan kepada Pemerintah utamanya membantu menyusun formulasi kebijakan yang tepat untuk mengatasi hambatan dan permasalahan yang ada saat ini," kata Kapus Riset Hukum BRIN  Laely Nurhidayah.

Selanjutnya akademisi UPR Sulmin Gumiri, menyatakan bahwa salah satu kendala yang mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan program food estate adalah belum tuntasnya pembangunan infrastruktur irigasi yang dikelola oleh Kementerian PUPR. Disamping itu, menurut narasumber lainnya, Fathurochman menyatakan bahwa betapa pentingnya penetapan dan pembaruan dasar hukum berupa aturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan produk hukum lainnya baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah guna mendukung kelancaran dan kesuksesan program food estate. (Red)