KSPSI Kalteng Tolak Program MBG dan Kopdes Merah Putih, Soroti Pemangkasan Dana Daerah

Baca Lainnya :

• BRIN Gelar Focus Group Discussion Guna Dukung Program Food Estate Berkelanjutan0
• Ditlantas Polda Kalteng Amankan 96 Pelanggar Lalu Lintas0
• Peringati Hari Bhayangkara Ke - 76, Polda Kalteng Gelar Bakti Kesehatan0
• Terlibat Aksi Tawuran, 6 Pelajar Diamankan Tim Ditsamapta Polda Kalteng0
• Hadir di Acara Televisi, Dirlantas Polda Kalteng Ajak Masyarakat Bijak Berlalu Lintas0

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM -  Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan sikap tegas menolak kelanjutan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Penolakan ini didasari oleh kekhawatiran serikat buruh terhadap kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai tengah mengalami defisit.

Ketua KSPSI Kalteng, Cornelis, atau yang akrab disapa Onel, menilai implementasi program MBG dan KDMP saat ini tidak tepat momentum. Onel menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah seharusnya adalah memulihkan kesehatan fiskal negara terlebih dahulu sebelum meluncurkan program berskala besar.

"Terkait dengan MBG dan KDMP, kami sepakat untuk distop sampai keuangan negara kembali baik. Saat ini APBN kita masih defisit," tambahan Onel.

Lebih lanjut, Onel memaparkan bahwa dampak dari pemaksaan kedua program strategis nasional tersebut sudah mulai dirasakan di tingkat regional. Salah satu yang paling krusial adalah kebijakan penyesuaian anggaran yang mengorbankan hak-hak keuangan daerah.

Menurutnya, kebijakan pusat ini secara langsung menjegal kelancaran agenda pembangunan yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah (Pemda).

"Akibat pemaksaan program pemerintah pusat MBG dan KDMP, banyak yang terdampak, salah satunya pemangkasan Dana Bagi Hasil untuk daerah. Hal ini tentu sangat berdampak pada pembangunan dan program pemerintah daerah," jelas Onel.

Menutup keterangannya, KSPSI Kalteng meminta para kepala daerah di Kalimantan Tengah tidak tinggal diam melihat ruang fiskal daerahnya tergerus demi program pusat yang dinilai kurang populer di mata buruh dan masyarakat daerah saat ini.

Onel berharap Pemda memiliki keberanian politis untuk menyampaikan evaluasi dan keberatan secara terbuka kepada pemerintah pusat.

"Pemerintah Daerah seharusnya berani melawan kebijakan yang tidak populer," pungkasnya.

RT