Zoominar Sosialisasi Csd e-Learning Bahas Kebebasan Sipil dan Investasi Berkelanjutan di Kalimantan

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM– Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya (UPR) menggelar Zoominar Civil Society and Democracy (CSD) bertajuk “Relasi Kebebasan Sipil dan Investasi Berkelanjutan dalam Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah” secara daring, Senin (15/6/2026). Kegiatan ini diikuti ratusan peserta yang berasal dari kalangan mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat umum dari berbagai daerah. 

Baca Lainnya :

• BRIN Gelar Focus Group Discussion Guna Dukung Program Food Estate Berkelanjutan0
• Ditlantas Polda Kalteng Amankan 96 Pelanggar Lalu Lintas0
• Peringati Hari Bhayangkara Ke - 76, Polda Kalteng Gelar Bakti Kesehatan0
• Terlibat Aksi Tawuran, 6 Pelajar Diamankan Tim Ditsamapta Polda Kalteng0
• Hadir di Acara Televisi, Dirlantas Polda Kalteng Ajak Masyarakat Bijak Berlalu Lintas0

Zoominar tersebut menjadi ruang diskusi akademik sekaligus sosialisasi platform CSD E-Learning yang merupakan bagian dari Program BASIS YAPPIKA dan SEPAHAM Indonesia dengan dukungan Uni Eropa. Forum ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hubungan antara kebebasan sipil, demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan. 

Dekan Fakultas Hukum UPR, Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn., yang hadir sebagai keynote speaker menegaskan bahwa pembangunan daerah harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, partisipasi masyarakat, penghormatan hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, investasi memang penting untuk pertumbuhan ekonomi, namun ruang sipil juga harus tetap terjaga. 

“Pembangunan daerah harus berjalan dengan memperhatikan prinsip keadilan, partisipasi masyarakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya. 

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Borneo Institute dan PUSHAM UPR yang membahas pentingnya kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Para narasumber menilai pembangunan berkelanjutan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi. 

Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum UPR, Dr. Rico Septian Noor, S.H., M.H., turut memperkenalkan platform CSD E-Learning sebagai sarana pembelajaran terkait demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan pembangunan berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa masyarakat harus dilibatkan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. 

“Investasi berkelanjutan harus berjalan seiring dengan perlindungan kebebasan sipil. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus dilibatkan sebagai subjek,” ujarnya. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan semakin memahami bahwa investasi yang berkualitas harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap kebebasan sipil demi mewujudkan pembangunan Kalimantan Tengah yang berkeadilan dan berkelanjutan. 

Zr