Pemerintah Desa Anjir Mambulau Barat Bersama Unsur Tripika Kapuas Timur Melakukan Monev 100
Tim Redaksi

Potretkalteng.com - Kuala Kapuas, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) 100 persen yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa (Pemdes) Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tenga (Kalteng), bersama Babinsa,Bhabinkamtibmas dan tim verifikator meninjau titik lokasi pembangunan non fisik dan fisik 100 persen.

Hal ini seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Desa (Kades) Anjir Mambulau Barat, Rahmadi,  kepada potretkalteng.com, Jum'at (7/7/2023).

"Kami melakukan Monev 100 persen ini, terhadap pengerjaan non fisik dan fisik yang bersumber dari ADD maupun DD. Dimana kita ada 4 titik pekerjaan," Kata Rahmadi, di Kuala Kapuas.

Baca Lainnya :

• Musdes Desa Anjir Serapat Timur Untuk Usulan Rencana Kerja Desa Tahun 20240
• Tumbuhkan Rasa Solidaritas dan Kepedulian, PWI Kapuas Bagikan Bansos0
• Merefleksikan Kembali Terkait Bahaya Narkotika Bagi Generasi Muda0
• Bawaslu dan DPMD Kapuas Agendakan Fakta Integritas Terkait Netralitas Kades Pada Pileg2024 Mendatang0
• Truck Yang Mengangkut Kayu Log Masuk Jalan Kota Jelas Itu Perbuatan Melawan Hukum0

Ditambahkannya, lokasi yang dilakukan monev 100 persen ini diantaranya adalah Handil Dutui, Sei Rungun, semenisasi RT. 3 Gang Pusaka. Yangmana pekerjaannya adalah pembuatan jembatan ada 3, dan semenisasi ada 1 pekerjaan.

"Karena kami bagian dari pembinaan dan pengawasan,maka tujuan 100 persen dimonev agar masyarakat dapat mengetahui dimana saja kegiatan pelaksanaan pembangunan desa yang telah kami lakukan sesuai tujuan dan prioritas pembangunan terutama kegiatan pembangunan fisik melalui kegiatan DD dan ADD tahap 1(Satu)," Jelasnya.

Dirinya juga berharap,sinergitas antara pemerintah kecamatan dan desa tetap terjaga dan kegiatan Monev 100 persen yang dilakukan ini merupakan keharusan yang harus dilaksanakan karena semenjak ditangani oleh pihak Pemerintah kecamatan.

“Saya berharap, masyarakat tidak risau ketika kegiatan monev 100 persen ini dilakukan karena ini,merupakan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DD dan ADD. Dan hal ini kami lakukan demi keterbukaan pelayanan publik kepada masyarakat," Demikian Rahmadi. (Red)

Fuad Siddiq