Komisi III DPR RI Evaluasi Kinerja Penegak Hukum di Kalteng, Soroti Narkoba hingga Tambang Ilegal

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pertemuan Strategis di Gedung Graha Bhayangkara Mapolda Kalimantan Tengah tampak dinamis saat Tim Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama jajaran Polda Kalteng, Kejaksaan, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Jumat malam (24/4/2026).

Baca Lainnya :

• Komisi III DPR RI Soroti Tragedi Barito Utara: Tewaskan 5 Orang0
• Pemprov Kalteng Dorong Ekosistem Ekonomi Terintegrasi Bersama Otoritas Jasa Keuangan0
• Misi Dagang Jatim–Kalteng Tembus Rp2,08 Triliun, Perkuat Rantai Pasok dan Investasi Antarwilayah0
• Wujudkan Barito Utara Sehat, Bupati H. Shalahuddin Canangkan Gerakan Indonesia ASRI0
• Kisah Inspiratif Maulidani Rahman: Anak Loper Koran yang Sukses Raih Gelar Magister0

Kunjungan kerja dalam rangka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 ini dipimpin Ketua Tim Komisi III DPR RI, Rikwanto, didampingi 27 anggota lainnya. Hadir pula Kapolda Kalteng Iwan Kurniawan bersama jajaran pejabat utama dan seluruh Kapolres se-Kalteng.

Dalam rapat tersebut, Rikwanto menyampaikan apresiasi atas kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kalimantan Tengah yang dinilai tetap kondusif. Ia menyoroti minimnya gejolak sosial, termasuk tidak adanya persoalan menonjol terkait distribusi maupun kenaikan harga BBM.

“Situasi kamtibmas di Kalteng cukup baik, termasuk isu BBM yang tidak menimbulkan gejolak berarti. Ini harus terus dijaga demi mendukung kemajuan daerah,” ujarnya.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator bahwa implementasi program Presisi Polri berjalan efektif di wilayah Kalteng.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kunjungan kerja ini tidak sekadar seremonial. Komisi III DPR RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparat penegak hukum sekaligus menyerap berbagai persoalan di lapangan.

Tiga isu strategis menjadi perhatian utama, yakni konflik agraria, penyalahgunaan narkoba, dan praktik pertambangan ilegal. Komisi III menilai Polda Kalteng telah menunjukkan keseriusan dalam menangani berbagai kasus tersebut.

Terkait penanganan narkoba, Komisi III memberikan penekanan agar aparat tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga mengedepankan pendekatan rehabilitasi bagi pengguna.

“Polri dan BNN harus mengoptimalkan penanganan narkoba secara komprehensif, mulai dari penindakan tegas terhadap bandar hingga rehabilitasi bagi pengguna sebagai korban,” tegas Rikwanto.

Menanggapi hal itu, Kapolda Kalteng Iwan Kurniawan menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan dari Komisi III DPR RI. Ia menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja dan memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Penguatan kolaborasi dinilai penting dalam menyelesaikan konflik agraria, memberantas tambang ilegal, serta memerangi narkoba secara profesional, berkeadilan, dan humanis.

“Melalui rapat ini, kami berharap kinerja Polda Kalteng semakin optimal dalam mewujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib, dan sejahtera,” ungkapnya.

Pertemuan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI dalam memastikan kinerja aparat penegak hukum di daerah berjalan efektif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.(Yz)