Ikrar Zero Halinar Digelorakan, Lapas di Kalteng Ditekan Bersih dari HP Ilegal, Pungli, dan Narkoba

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM - Jajaran pemasyarakatan di Kalimantan Tengah menegaskan komitmen keras memberantas praktik terlarang melalui ikrar dan penandatanganan komitmen bersama Zero Halinar (handphone ilegal, pungli, dan narkoba), Kamis (23/4/2026).

Baca Lainnya :

• HUT ke-69 Kalteng Dipastikan Siap, Aman, dan Semarak0
• Sinergi Proyek 3 Juta Rumah, DPD REI Kalteng Serahkan Bantuan Renovasi RTLH Senilai Rp200 Juta0
• OJK Laporkan Penyaluran Pinjol Nasional Tembus Rp100,69 Triliun, Sektor Perseorangan Mendominasi0
• Sidang Gugatan Warga Terhadap Pemprov Kalteng Ditunda, Jefriko Seran : Tergugat Swasta Mangkir0
• Bupati Kapuas Targetkan PDAM Raup Laba Rp5 Miliar pada 20260

Kegiatan yang digelar di Aula Tjilik Riwut Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan setempat ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Tengah, I Putu Murdiana, dan diikuti para pejabat administrator serta seluruh pegawai.

Ikrar dibacakan secara bersama sebagai bentuk keseriusan membangun lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan berintegritas. Tidak berhenti pada deklarasi, kegiatan juga dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama sebagai simbol tanggung jawab moral dan profesional.

Pelaksanaan Zero Halinar ini tidak hanya dilakukan di tingkat kantor wilayah, tetapi juga digelar serentak di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan se-Kalimantan Tengah. Langkah ini menegaskan kesatuan gerak dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang bebas dari pelanggaran.

Dalam arahannya, I Putu Murdiana menekankan bahwa deklarasi tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata untuk memutus praktik handphone ilegal, pungutan liar, dan peredaran narkoba yang selama ini kerap menjadi persoalan di lingkungan UPT.

“Ini adalah komitmen nyata, bukan hanya seremonial. Tiga hal ini saling berkaitan dan harus kita berantas secara menyeluruh,” tegasnya.

Ia juga mendorong penguatan pengawasan dan pengendalian secara berkelanjutan, baik di tingkat kantor wilayah maupun UPT.

Momentum ini, menurutnya, harus dimanfaatkan untuk memperketat kontrol internal agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.

Lebih lanjut, pihaknya memastikan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran. Integritas disebut sebagai landasan utama dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

“Kami tidak akan mentolerir pelanggaran. Tidak ada ruang bagi halinar di lingkungan pemasyarakatan,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, seluruh jajaran diminta mengintensifkan razia serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum. Setiap informasi terkait potensi pelanggaran diminta segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti.

Menutup kegiatan, I Putu Murdiana mengingatkan agar komitmen yang telah disepakati tidak berhenti pada seremoni semata, melainkan dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan demi mewujudkan pemasyarakatan yang bersih dan berintegritas.(YZ)