Terungkap! Penurunan Distribusi 40 KL Dari Pertamina Jadi Pemicu Antrean BBM di Palangka Raya

Baca Lainnya :

• Pemangkasan Kuota BBM Oleh Pertamina di Palangka Raya, Pengamat Hukum Desak APH Turun Tangan0
• Tingkatkan Produktivitas, Kelompok Tani Ratu Prabu Sei Wahai Terima Bantuan Traktor Dari Dinas Perta0
• Solusi Antrean SPBU: Sapma PP Kalteng Minta Pemerintah Atur Harga Eceran Tertinggi BBM0
• Antrean BBM Masih Berlarut, Pemuda Tani Palangka Raya Akan Geruduk Kantor Pertamina Senin Depan0
• GAPURA Angkat Isu Balapan Liar, Polresta Palangka Raya Siap Tindaklanjuti0

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Polemik antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda Kota Palangka Raya mulai menemukan titik terang. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, DPRD Kota Palangka Raya, serta pihak Pertamina, terungkap adanya penurunan distribusi yang cukup signifikan ke wilayah tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun dalam rapat tersebut, terungkap bahwa realisasi distribusi BBM ke Kota Palangka Raya saat ini berada di bawah angka kebutuhan normal.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sejak awal Mei, pasokan BBM yang masuk ke SPBU hanya berkisar antara 150 hingga 160 Kiloliter (KL) per hari. Padahal, kebutuhan normal masyarakat Kota Palangka Raya mencapai 190 KL per hari.

Selisih atau defisit sekitar 30 hingga 40 KL per hari inilah yang dinilai menjadi pemicu utama antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah ruas jalan menuju SPBU dalam beberapa pekan terakhir.

Di tengah sorotan mengenai penurunan data distribusi tersebut, pihak Pertamina memberikan pembelaan. Sales Area Manager Retail Kalteng, Donny Prasetya, menyatakan bahwa ketahanan stok BBM sebenarnya dalam kondisi aman.

Namun, penjelasan tersebut justru menuai tanda tanya besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Pasalnya, terdapat ketidaksesuaian (anomali) antara pernyataan stok aman dengan fakta berkurangnya kuota distribusi harian yang diterima oleh daerah.

"Di satu sisi Pertamina menyebut stok aman, namun di sisi lain realisasi distribusi yang diterima daerah justru mengalami penurunan signifikan," sebagaimana terungkap dalam rapat tersebut.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, bersama jajaran DPRD terus berupaya mendesak Pertamina dan perwakilan SPBU untuk segera menormalkan alokasi distribusi. Sinkronisasi data antara kebutuhan riil di lapangan dan pengiriman dari depo menjadi kunci utama untuk mengakhiri krisis antrean ini.

Masyarakat berharap, hasil dari pertemuan ini dapat segera diimplementasikan agar aktivitas ekonomi warga tidak lagi terhambat oleh sulitnya mendapatkan bahan bakar di tengah klaim "stok aman" dari pihak penyedia.

RT