Solusi Antrean SPBU: Sapma PP Kalteng Minta Pemerintah Atur Harga Eceran Tertinggi BBM

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM - Ketua Satuan Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila meminta pemerintah untuk lebih realistis dalam melihat fenomena pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) di lapangan. Alih-alih melakukan pembatasan yang ketat, pemerintah didorong untuk menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi menjaga stabilitas ekonomi rakyat.

Baca Lainnya :

• Antrean BBM Masih Berlarut, Pemuda Tani Palangka Raya Akan Geruduk Kantor Pertamina Senin Depan0
• GAPURA Angkat Isu Balapan Liar, Polresta Palangka Raya Siap Tindaklanjuti0
• Pantau Langsung, Agustiar Sabran Pastikan Stok BBM Aman dan Kuota Akan Segera Ditambah0
• Segel Kantor Pertamina, Massa Tuntut Transparansi Krisis BBM di Palangka Raya0
• Suyuti: Efisiensi Tak Boleh Turunkan Kualitas Pelayanan0

Ketua Sapma Pemuda Pancasila, Muhammad Enrico Hamlizar Tulis, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa meski istilah "pengecer" tidak dikenal dalam sistem distribusi formal Pertamina, keberadaan mereka merupakan realitas sosial yang tidak bisa diabaikan.

"Bagi masyarakat di wilayah yang jauh dari jangkauan SPBU, atau pengendara yang enggan mengantre lama, para pengecer adalah penyelamat dan ujung tombak distribusi BBM," ujar Enrico dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/5).

Lonjakan Harga di Tingkat Eceran

Urgentnya regulasi ini didasari oleh temuan di lapangan terkait harga BBM eceran yang melambung tinggi. Enrico menyebutkan adanya laporan bahwa harga Pertalite di tingkat eceran mencapai Rp20.000 per liter, sementara Pertamax menyentuh angka Rp25.000 per liter.

Menurutnya, disparitas harga yang terlalu jauh ini sangat membebani masyarakat, namun di sisi lain, masyarakat tidak memiliki pilihan karena keterbatasan akses ke SPBU resmi.

Enrico menawarkan solusi berupa penetapan HET bagi pengecer daripada melakukan pelarangan tanpa memberikan alternatif. Ia memaparkan tiga manfaat utama jika regulasi harga ini diterapkan:

-Kepastian Layanan: Masyarakat di pelosok tetap terlayani dengan harga yang wajar.

-Efisiensi SPBU: Antrean panjang di SPBU dapat terurai karena beban distribusi terbagi ke titik-titik eceran yang legal secara harga.

-Ketertiban Ekonomi: Ekonomi kerakyatan di sektor mikro tetap berjalan dengan tertib dan terawasi.

"Daripada dibatasi tanpa solusi, bukankah lebih bijak jika pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET)? Mari kita bicara tentang solusi agar ekonomi kerakyatan tetap berjalan tertib," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait baik dari BPH Migas maupun Pertamina belum memberikan tanggapan resmi mengenai usulan penetapan HET bagi pedagang BBM eceran tersebut.

ZR