Krisis BBM Meluas ke Kabupaten Lain, Pertamina Patra Niaga Palangka Raya Digerebek Massa

Baca Lainnya :

• BI dan Pemprov Kompak Jaga Stabilitas Ekonomi Kalteng0
• Gubernur Pimpin Ziarah Tabur Bunga HUT ke-69 Kalteng di TMP Sanaman Lampang0
• Gandeng Gerdayak, Satresnarkoba Polres Kapuas Perkuat Sinergi Perangi Narkoba0
• DPRD Kalteng Dorong Pembangunan Infrastruktur Merata hingga Pedalaman0
• Aksi Mahasiswa Anak Buruh Memanas, Agustiar Sabran Turun Tangan Redam Ketegangan0

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Sejumlah organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Kalteng menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Cabang PT Pertamina Patra Niaga Palangka Raya. Massa menuntut transparansi terkait distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai karut-marut di wilayah Kalimantan Tengah.

Aksi tersebut dipimpin oleh Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Kota Palangka Raya, Muhammad Ersa Nugraha, serta perwakilan Sapma Pemuda Pancasila Kalteng, Enrico Tulis. Kedatangan mereka diterima langsung oleh perwakilan manajemen PT Pertamina Patra Niaga setempat.

Dalam orasinya, Muhammad Ersa Nugraha mendesak pihak Pertamina untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai ketersediaan stok BBM di Kota Palangka Raya. Menurutnya, antrean panjang yang terjadi di hampir seluruh SPBU beberapa hari terakhir telah melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat.

"Kami menuntut Pertamina menjelaskan ke mana selisih alokasi BBM untuk Palangka Raya. Antrean panjang di SPBU sudah sangat mengganggu aktivitas warga. Harus ada kejelasan mengapa ini bisa terjadi," tegas Ersa.

Senada dengan Ersa, Enrico Tulis menyoroti bahwa masalah kelangkaan BBM kini mulai merembet ke wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, meliputi Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, hingga Murung Raya. Ia menegaskan bahwa Pertamina harus bertanggung jawab penuh atas kemacetan distribusi di wilayah tersebut.

"Masalah energi bukan sekadar bicara Palangka Raya, tapi soal keberlangsungan hidup warga di setiap daerah Kalimantan Tengah," ujar Enrico.

Ia juga menekankan bahwa gerakan ini murni merupakan bentuk kepedulian sosial tanpa menunggangi kepentingan politik praktis.

"Tidak perlu menunggu kursi di parlemen untuk bicara tentang hak-hak masyarakat. Selama keluhan masyarakat masih menggantung, selama itu pula suara ini tidak akan padam. Sekalipun kita bukan wakil rakyat, apa yang menjadi masalah bersama akan selalu kita perjuangkan," tambahnya.

AY