Syauqie Usulkan Pembangunan Rusun dan Infrastruktur Perumahan di Kalimantan Tengah

JAKARTA, POTRETKALTENG.COM – Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung DPR RI, Senin (4/11), Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Muhammad Syauqie, mengajukan sejumlah usulan penting terkait pembangunan perumahan dan rumah susun (Rusun) di Provinsi Kalimantan Tengah.

Syauqie menyampaikan dukungannya terhadap program "Asta Cita, Quickwins, dan Gotong Royong" yang bertujuan membangun 3 juta rumah per tahun. Ia menilai program tersebut sangat relevan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. 

Baca Lainnya :

• Pj. Bupati Gumas Berharap Pemerintah Desa dan Kecamatan Tingkatkan Pelayanan Publik 0
• DPK GMNI FH UPR Gelar Pekan Penerimaan Anggota Baru Bertema Semangat Marhaenis Muda0
• Debat Perdana Pilkada Palangka Raya, Fairid Naparin dan Achmad Zaini Siap Majukan Palangka Raya0
• DPD PPNI Kabupaten Kapuas Gelar Seminar Kesehatan untuk Tingkatkan Kompetensi Anggota0
• Sidang Pemeriksaan Setempat Gugatan PMH Perkara GOR Katingan Hakim Sarankan Untuk Pekerjaan Dilanjut0

Ia mengusulkan agar Kalteng, dengan jumlah 1.432 desa dan 139 kelurahan, mendapatkan jatah 62.840 unit rumah dalam skema pembangunan atau renovasi 40 rumah per desa/kelurahan.

"Saya menyambut dengan baik Asta Cita, Quickwins, Gotong Royong membangun 3 Juta Rumah per Tahun yang menjadi Program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

Dengan skema 40 rumah per desa/kelurahan, Provinsi Kalimantan Tengah seharusnya mendapatkan 62.840 unit rumah," ujar Syauqie dalam rapat tersebut.

Selain itu, Syauqie juga mengusulkan pembangunan Rusun Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangka Raya dan Poltekkes Palangka Raya, serta Rusun untuk TNI dan Polri, mengingat posisi strategis Kalimantan Tengah sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Negara (IKN). 

Ia berharap pembangunan rusun ini dapat mendukung fasilitas pendidikan dan memperkuat infrastruktur bagi aparat negara yang bertugas di wilayah tersebut.

“Kalau kita bicara mengenai kebutuhan di Kalimantan Tengah, pembangunan rusun untuk mahasiswa dan aparat TNI-Polri sangat penting. Ini sebagai bagian dari upaya mendukung Kalimantan Tengah sebagai provinsi penyangga IKN,” tambah Syauqie.

Tak hanya itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program perumahan di wilayah tersebut, Syauqie juga mengusulkan pembentukan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan 1 di Kalimantan Tengah. 

Saat ini, Kalteng hanya memiliki Kasatker dari BP2P Kalimantan 1 yang berada di Kalimantan Barat, sehingga pengelolaan perumahan di Kalteng dinilai masih kurang optimal.

“Saya mengusulkan untuk membentuk BP2P Kalimantan 1 di Kalimantan Tengah agar pengelolaan perumahan dapat lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan wilayah,” tutup Syauqie.

Usulan-usulan yang diajukan oleh Syauqie ini mendapat perhatian positif dari para anggota Komisi V DPR RI. Di tengah pembangunan IKN yang semakin mendekat, perbaikan infrastruktur perumahan di daerah-daerah penyangga seperti Kalimantan Tengah diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

RT