Pemprov Kalteng Fokus Reaktivasi Peserta JKN Tahun 2026

Baca Lainnya :

• Suhartoyo Terpilih Pimpin PWI Kabupaten Kapuas Periode 2026–20290
• Bongkar Transaksi Narkoba di Lintas Kuala Kurun, Satresnarkoba Kapuas Barang Bukti Sabu 4,96 gram0
• Krisis BBM Meluas ke Kabupaten Lain, Pertamina Patra Niaga Palangka Raya Digerebek Massa0
• BI dan Pemprov Kompak Jaga Stabilitas Ekonomi Kalteng0
• Gubernur Pimpin Ziarah Tabur Bunga HUT ke-69 Kalteng di TMP Sanaman Lampang0

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat implementasi Universal Health Coverage (UHC) melalui Rapat Forum Komunikasi Strategi Penguatan Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar di Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (12/5/2026).

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menegaskan bahwa forum ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor, khususnya antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan, dalam mendukung target pembangunan nasional di bidang kesehatan.

“Forum ini adalah momentum yang sangat penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan dalam mewujudkan target pembangunan nasional di bidang kesehatan, khususnya melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional,” ujarnya.

Linae menyampaikan bahwa capaian kepesertaan JKN di Kalimantan Tengah secara umum sudah cukup baik. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan keaktifan peserta di sejumlah kabupaten/kota agar selaras dengan target nasional.

Menurutnya, tingkat keaktifan peserta menjadi indikator utama keberhasilan program JKN di daerah. Cakupan kepesertaan yang tinggi tanpa diiringi keaktifan yang memadai belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

“Keaktifan peserta adalah indikator penting. Cakupan yang tinggi tanpa diiringi tingkat keaktifan yang memadai belum mencerminkan perlindungan kesehatan yang optimal bagi masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Linae menegaskan bahwa keberhasilan Program JKN merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Ia juga mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat strategi peningkatan keaktifan peserta, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor bersama BPJS Kesehatan, termasuk dalam pengelolaan data dan dukungan pembiayaan.

Melalui forum komunikasi ini, diharapkan terbangun komitmen dan kesepahaman bersama antar pemangku kepentingan dalam mempercepat terwujudnya Universal Health Coverage di Kalimantan Tengah secara berkelanjutan. (Yz)