Legislator Kalteng Dorong Penutupan Perusahaan yang Abaikan Reboisasi dan Rehabilitasi DAS

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Anggota DPRD Kalimantan Tengah dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Irawan, mendorong penghentian aktivitas dan penutupan perusahaan tambang yang tidak melaksanakan kewajiban reboisasi, reklamasi, serta rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS). 

Ia menilai kelalaian perusahaan-perusahaan tersebut berkontribusi besar terhadap terjadinya banjir luar biasa yang melanda daerah tersebut.

Baca Lainnya :

• Pj. Bupati Barut dan Ketua DPRD Barut Hadiri Rakor Penguatan Kepala Daerah di Yogyakarta0
• Pemkab Barut Hadiri Safari Ramadan dan Buka Puasa Bersama PT. Bharinto Ekatama (BEK)0
• Dugaan Politik Uang di Barito Utara, Bawaslu Barut Teruskan Kasus ke Polisi0
• Dinamika RUU TNI Segera Disahkan Disela Penolakan dari Masyarakat 0
• Kesbangpol Kalteng Evaluasi Pilkada 2024: Kawal Regulasi dan Anggaran Demi Demokrasi Berkualitas0

Bambang Irawan menegaskan bahwa banyak perusahaan tambang dan perkebunan yang beroperasi di wilayah tersebut, namun tidak melakukan upaya reklamasi atau reboisasi yang seharusnya. 

"Banjir yang terjadi sangat luar biasa. Banyak perusahaan tambang, banyak perusahaan kebun di sana. Pertanyaan saat ini, ada tidak mereka melakukan reklamasi? Ada tidak mereka melakukan reboisasi ataupun rehabilitasi DAS? Kalau perusahaan tidak melakukan kewajibannya, stop saja aktivitasnya," tegas Bambang.

Lebih lanjut, Bambang Irawan mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan juga terbukti mencemari sungai dengan limbah mereka saat banjir terjadi. 

Hal ini menunjukkan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang disusun oleh perusahaan-perusahaan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

"Beberapa perusahaan pada saat banjir, limbah mereka masuk ke sungai. Itu menjadi masalah, berarti AMDAL mereka itu tidak sesuai. Perusahaan harus bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan," tambahnya.

Bambang Irawan menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat harus ditindak tegas, agar kerusakan lingkungan dapat diminimalkan dan bencana seperti banjir tidak terulang kembali di masa depan.

RT