Pj. Bupati Barut dan Ketua DPRD Barut Hadiri Rakor Penguatan Kepala Daerah di Yogyakarta

YOGYAKARTA, POTRETKALTENG.COM – Penjabat Bupati Barito Utara, Muhlis, bersama Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini dan Penjabat Sekda Jufriansyah, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kepala Daerah yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jogja Expo Center (JEC), Daerah Istimewa Yogyakarta. Rakor yang digelar pada Rabu (19/03/2025) ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi, termasuk DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Acara ini bertujuan untuk memperkuat komitmen kepala daerah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, terutama setelah dilantik. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang serta jasa. Ia mengingatkan bahwa pengawasan yang ketat terhadap anggaran daerah sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Baca Lainnya :

• Pemkab Barut Hadiri Safari Ramadan dan Buka Puasa Bersama PT. Bharinto Ekatama (BEK)0
• Dugaan Politik Uang di Barito Utara, Bawaslu Barut Teruskan Kasus ke Polisi0
• Dinamika RUU TNI Segera Disahkan Disela Penolakan dari Masyarakat 0
• Kesbangpol Kalteng Evaluasi Pilkada 2024: Kawal Regulasi dan Anggaran Demi Demokrasi Berkualitas0
• Disbudpar Kalteng Terima Audiensi Comodo Mapala Universitas Palangka Raya Terkait Ekspedisi Bukit Ba0

“KPK terus mengawasi pengelolaan anggaran, terutama dalam pengadaan barang dan jasa yang rentan terhadap praktik korupsi. Kami mendorong pengawasan yang lebih intensif agar dana tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Setyo Budiyanto. Ia juga menyoroti pentingnya kerjasama antara kepala daerah, DPRD, serta aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya korupsi. Sebagai contoh, Setyo menyebutkan kasus di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, yang menunjukkan betapa transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat penting.

Selain itu, KPK juga mengingatkan agar pengelolaan dana desa dilakukan dengan transparansi yang tinggi, meskipun jumlah dana yang dikelola relatif kecil. Penyalahgunaan dana desa, jika tidak diawasi dengan baik, tetap dapat merugikan masyarakat. Di akhir sambutannya, Setyo kembali mengingatkan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal di setiap daerah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan dapat dipercaya.

Pj. Bupati Barito Utara, Muhlis, menegaskan bahwa Pemkab Barito Utara berkomitmen untuk terus mengelola pemerintahan dengan penuh transparansi dan akuntabilitas. “Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan anggaran yang ada dikelola dengan penuh integritas. Arahan dari KPK dalam rakor ini akan menjadi bekal penting bagi kami untuk memperkuat pengawasan dan mencegah praktik korupsi di daerah,” ujar Muhlis.

Rakor ini juga dihadiri oleh beberapa gubernur, di antaranya Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, serta Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen. Kehadiran mereka semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

RT