Kesbangpol Kalteng Evaluasi Pilkada 2024: Kawal Regulasi dan Anggaran Demi Demokrasi Berkualitas

SAMPIT,

POTRETKALTENG.COM– Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Logistik dan Perencanaan Anggaran Pilkada 2024 di Aquarius Boutique Hotel Sampit, Senin (18/3/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 27 November 2024, serta meninjau kesiapan anggaran guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang.

Baca Lainnya :

• Disbudpar Kalteng Terima Audiensi Comodo Mapala Universitas Palangka Raya Terkait Ekspedisi Bukit Ba0
• Palangka Raya Raih Peringkat Tertinggi IPKD 2024 di Kalimantan Tengah0
• Wali Kota Palangka Raya Salurkan 2.000 Paket Sembako untuk Korban Banjir di Mendawai0
• Wali Kota Palangka Raya Tinjau Dampak Banjir dan Salurkan Bantuan ke Warga Mendawai0
• Pemko Palangka Raya Gelar Operasi Pasar LPG 3 Kg Bersubsidi di Kelurahan Pahandut Seberang0

Dalam forum ini, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kalteng, Mulyo Suharto, hadir sebagai narasumber utama. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam memastikan pendanaan Pilkada berjalan optimal. Sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2019, anggaran untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, percepatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) menjadi kunci utama dalam kelancaran pencairan anggaran Pilkada.

Dalam pemaparannya, Mulyo menjelaskan bahwa pencairan dana hibah dilakukan dalam tiga tahap, yakni:

1. Tahap pertama: Pencairan minimal 40% dari total nilai NPHD, yang harus direalisasikan paling lambat 14 hari kerja setelah penandatanganan NPHD.

2. Tahap kedua: Pencairan minimal 50% dari total anggaran, yang dilakukan empat bulan sebelum hari pemungutan suara.

3. Tahap ketiga: Pencairan 10% dari total anggaran, yang harus disalurkan satu bulan sebelum hari pemungutan suara.

Selain aspek pendanaan, Mulyo menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 dan Permendagri No. 1 Tahun 2018, petahana dilarang melakukan pergantian pejabat tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan selama proses Pilkada berlangsung.

Mulyo juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada, yang menjadi salah satu faktor utama dalam mewujudkan demokrasi berkualitas. Pemerintah daerah didorong untuk mengalokasikan anggaran sosialisasi tahapan Pilkada, guna meningkatkan kesadaran pemilih dan memperkuat stabilitas politik.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya koordinasi dengan Bawaslu, TNI, dan Polri dalam melakukan pemetaan potensi konflik serta mitigasi permasalahan sejak dini. Langkah ini diharapkan dapat mencegah potensi gangguan yang dapat menghambat jalannya Pilkada, sehingga proses pemilihan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar.

Menutup pemaparannya, Mulyo menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap Pilkada 2024 menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada di masa depan. “Dengan perencanaan yang lebih matang dan koordinasi yang solid, hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Pilkada yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel di Kalimantan Tengah,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, Katma F. Dirun, menegaskan bahwa Kesbangpol Kalteng memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu di masa mendatang.

“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan seluruh tahapan Pemilu berjalan sesuai regulasi serta menjunjung tinggi prinsip demokrasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Katma menambahkan bahwa Kesbangpol tidak hanya bertugas dalam aspek teknis penyelenggaraan Pilkada, tetapi juga dalam pengawalan regulasi pemilu, memastikan netralitas ASN, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

“Dukungan yang kami berikan tidak hanya sebatas teknis, tetapi juga dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi yang sehat dan berkualitas,” pungkasnya.(yin)

mmc kalteng