- Perkuat Sinergi, DPP PERPEDAYAK Audiensi dengan Kapolda Kalteng
- Lupa Cabut Kunci, Warga Hajak Raya Nyaris Kehilangan Motor, Pelaku Tertangkap Karena Rantai Putus Di
- Walikota Gerak Cepat! Audiensi Membatalkan Aksi, Fairid Naparin Ambil Keputusan untuk Warga Kereng B
- Indeks SPBE Kalteng 2025 Capai 3,41, Pemerintahan Digital Dinilai Semakin Baik
- DPD ARUN Kalteng Menangkan Ady Surya Jaya, Pengadilan Nyatakan Bebas dari Tuduhan Penipuan PT BSG
- Kuasa Hukum TBBR Soroti Dugaan Tidak profesionalnya Penyidik Polres Katingan dalam Kasus OTT Kayu
- Pemkab Barito Utara Salurkan Bantuan bagi Korban Kebakaran di Jalan Merak Muara Teweh
- Kapuas Terima Program Sekolah Rakyat, Pembangunan Ditargetkan Mulai 2026
- Ketua GMNI Kalteng Maulana Uger: Jangan Korbankan Kedaulatan Rakyat Demi Efisiensi Politik
- Panen Sawit di Lahan Bersertifikat, Tiga Petani Jalani Proses Hukum di Kasongan
Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu saat menghadiri agenda rapat paripurna

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu, menyoroti masih maraknya kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) yang melintas di kawasan permukiman. Menurutnya, hal tersebut berpotensi merusak infrastruktur jalan serta mengganggu kenyamanan warga.
Baca Lainnya :
- Komisi II DPRD Kalteng Gelar RDP dengan Perusahaan Tambang0
- Teras Narang Dorong Percepatan Revisi Tata Ruang Kalimantan Tengah0
- MPW Pemuda Pancasila Kalteng Dukung Japto Jelang Mubes XI0
- Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra Sukses Selesaikan Sengketa Lahan dengan PT SLR0
- Sapma Pemuda Pancasila Lamandau Apresiasi Bupati Atas Penyelesaian Sengketa Lahan dengan PT SLR0
Ia menegaskan perlunya kerja sama lintas sektor antara Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan). Dengan pengawasan terintegrasi, diharapkan kendaraan berat tidak lagi melintas di jalan yang tidak sesuai peruntukannya.
“Kalau ini tidak dikendalikan, dikhawatirkan pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan pemerintah cepat rusak,” ujarnya, Selasa (7/10). Politisi asal PSI itu menekankan pentingnya regulasi tegas agar kendaraan berat sesuai jalur yang ditentukan.
Sebagai solusi, Hap mengusulkan agar dibuat lokasi khusus untuk bongkar muat barang. Dengan cara ini, truk-truk besar cukup menurunkan muatan di titik tertentu, kemudian didistribusikan menggunakan kendaraan lebih kecil. Menurutnya, selain menjaga infrastruktur, langkah tersebut juga berpotensi menumbuhkan perekonomian lokal.
Ia mencontohkan praktik di Kota Banjarmasin, di mana kontainer hanya didrop di pelabuhan dan tidak masuk ke jalan kota. “Hal seperti ini perlu ditindaklanjuti dan dikoordinasikan antar-OPD terkait,” tutupnya.
AJ
Berita Utama
-
Perkuat Sinergi, DPP PERPEDAYAK Audiensi dengan Kapolda Kalteng
Perkuat Sinergi, DPP PERPEDAYAK Audiensi dengan Kapolda Kalteng
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Pemuda Dayak (PERPEDAYAK) menggelar audiensi dan silaturahmi dengan Kepala Kepolisian Daerah . . .
-
Lupa Cabut Kunci, Warga Hajak Raya Nyaris Kehilangan Motor, Pelaku Tertangkap Karena Rantai Putus Di
Lupa Cabut Kunci, Warga Hajak Raya Nyaris Kehilangan Motor, Pelaku Tertangkap Karena Rantai Putus Di
MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM – Kelalaian kecil hampir berakibat fatal bagi seorang warga Desa Hajak Raya, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara. Sepeda motor . . .
-
Kuasa Hukum TBBR Soroti Dugaan Tidak profesionalnya Penyidik Polres Katingan dalam Kasus OTT Kayu
Kuasa Hukum TBBR Soroti Dugaan Tidak profesionalnya Penyidik Polres Katingan dalam Kasus OTT Kayu
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM- Tim kuasa hukum Jekson dan Rahmat Zakaria dari TBBR Palangka Raya menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja penyidik Polres Katingan . . .
-
DPD ARUN Kalteng Menangkan Ady Surya Jaya, Pengadilan Nyatakan Bebas dari Tuduhan Penipuan PT BSG
DPD ARUN Kalteng Menangkan Ady Surya Jaya, Pengadilan Nyatakan Bebas dari Tuduhan Penipuan PT BSG
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM- Kasus dugaan kriminalisasi terhadap tokoh masyarakat Desa Mulyasari, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, yang melibatkan Ady . . .
-
Indeks SPBE Kalteng 2025 Capai 3,41, Pemerintahan Digital Dinilai Semakin Baik
Indeks SPBE Kalteng 2025 Capai 3,41, Pemerintahan Digital Dinilai Semakin Baik
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM— Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat capaian positif dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun . . .

















