Sapma Pemuda Pancasila Lamandau Apresiasi Bupati Atas Penyelesaian Sengketa Lahan dengan PT SLR

LAMANDAU, POTRETKALTENG.COM – Sengketa lahan antara warga dari enam desa di Kecamatan Lamandau dengan PT Sawit Lamandau Raya (SLR), perusahaan perkebunan kelapa sawit asal Singapura, akhirnya mencapai titik temu. Proses penyelesaian konflik yang telah berlangsung cukup lama ini difasilitasi langsung oleh Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, S.E, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lamandau.

Baca Lainnya :

• Pj.Bupati Barito Utara Resmikan Pembangunan Polres Barito Utara Baru di Jingah0
• Penemuan Mayat di Sungai Kapuas, Terungkap Bernama Mohamad Sobri Asal Sumatera Selatan0
• Sempat Hilang, Pekerja Rehab DAS di Sei Ahas Ditemukan Selamat0
• Wakil Ketua I DPRD Barito Selatan Apresiasi Program BSPS dari Anggota DPR RI Muhammad Syauqie0
• Pererat Silaturahmi HUT Kobar, Riska Agustin Kunjungi SKhN 2 Pangkalan Bun Bersama Pemkab0

Dalam kesepakatan yang dicapai melalui proses mediasi, warga enam desa yakni Batu Tambun, Cuhai, Karang Taba, Kawa, Tanjung Beringin, dan Sungai Tuat akan menerima kompensasi sebesar Rp7 miliar. Selain itu, disepakati pula peninjauan ulang terhadap batas konsesi perusahaan serta komitmen tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) secara berkelanjutan, termasuk pembangunan fasilitas umum dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ketua Pimpinan Cabang Sapma Pemuda Pancasila Lamandau, Fridolin, menyampaikan apresiasinya atas penyelesaian konflik tersebut. Ia menilai Bupati Rizky berhasil menunjukkan kepemimpinan yang tenang, cerdas, dan mengedepankan dialog.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Rizky Aditya Putra. Beliau berhasil menyelesaikan konflik ini dengan pendekatan yang humanis dan adil,” ujarnya, Senin (7/10/2025).

Fridolin juga menyebut bahwa keterlibatan langsung Bupati dalam mendengar aspirasi warga dan membuka komunikasi dua arah dengan pihak perusahaan menjadi kunci utama penyelesaian konflik.

Sementara itu, Sutiman, salah satu tokoh masyarakat Desa Karang Taba, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah daerah atas penyelesaian sengketa yang dianggap adil dan berpihak kepada masyarakat.

“Kami merasa didengar dan diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi. Kehadiran Bupati di tengah masyarakat sangat kami hargai,” ujar Sutiman.

Tokoh lokal lainnya, Gus Rifai, menilai bahwa keberhasilan ini bukan hanya soal administratif, tetapi merupakan bentuk nyata diplomasi daerah yang mengedepankan etika dan keberpihakan kepada rakyat tanpa menutup peluang investasi.

Dengan tercapainya kesepakatan ini, diharapkan hubungan antara masyarakat dan pihak perusahaan dapat kembali harmonis dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

RH