Siasat Jokowi Rebut Partai Golkar Mungkinkah Menjadi Kenyataan
Tim Redaksi

potretkalteng.com - JAKARTA - Dalam sejarahnya, pilpres di Indonesia selalu memberikan efek ekor jas, terutama bagi partai dimana ia berasal, ataupun partai yang menjadi pengusung utama. Ketokohan daripada calon yang diusung memainkan peranan penting dalam memberikan efek elektoral. 

Jokowi misalkan, diusung oleh PDIP pada 2 kali pilpres melawan Prabowo Subianto. Perolehan suara PDIP justru mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan kini berhasil mendapatkan hattrick. Pada tahun 2014, PDIP sendiri memperoleh 23,67 juta suara (18,96%) dan 109 kursi, naik dibanding tahun 2009 yang hanya 14,58 juta suara (14,01%) dan 94 kursi. Kemudian naik kembali secara drastis pada tahun 2019 menjadi 27,05 juta suara (19,33%) dan 128 kursi. 

Baca Lainnya :

• Manuver Anies-Cak Imin Jegal Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi 0
• Anis Matta : Terima Kasih kepada Rakyat Indonesia Yang Telah Jadi Bagian dari Pemilih Partai Gelora0
• Prabowo-Gibran Menang Telak, Unggul di 36 Provinsi dan Raih 96 Juta Suara0
• Pj Bupati Kapuas : Ada 1430 Formasi CPNS dan PPPK di Pemkab Kapuas0
• Inspektur Daerah Kalteng Hadiri Rakornas Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa 0

Lain hal dengan rivalnya, Prabowo Subianto yang telah didapuk memenangkan pilpres oleh KPU pada Rabu, 20 Maret 2024. Ia gagal membawa partainya sendiri, Gerindra, untuk menjuarai pileg karena hanya menempati posisi ketiga. Padahal sebelumnya dirinya berhasil menaikkan suara partai dari posisi kedelapan ke urutan ketiga dengan perolehan 14,76 juta suara (11,81%) dan 73 kursi di 2014, serta menjadi urutan kedua dengan perolehan 17,59 juta suara (12,57%) dan 78 kursi di 2019.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, ada upaya pemecehan suara lintas partai di akar rumput. Bahkan ada dugaan keterlibatan dari istana, dimana Jokowi disinyalir mencoba ambil bagian dalam mendongkrak atau memenangkan salah satu partai, yaitu Golkar, imbas keretakan hubungannya dengan partai yang sudah membesarkannya sejak dari Solo, yaitu PDIP dan Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri. 

Siasat ini dilakukan tak lain untuk memastikan posisi Jokowi aman usai tak lagi menjabat sebagai presiden. Alasan ini juga masuk akal, imbas wacana presiden 3 periode gagal dilakukan, dan masuknya putra mahkota, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Jokowi tentunya memerlukan banyak perahu guna memastikan skenarionya untuk bisa hidup tenang dan tidak tersandung kasus hukum di kemudian hari dapat tercapai. 

Meskipun begitu, wacana munaslub di tubuh Golkar sendiri masih dalam posisi tarik-ulur. Orang-orang yang selama ini dikenal dekat dan berpihak pada Jokowi seperti Luhut Binsar Pandjaitan, dulunya sempat diisukan berpotensi merebut kursi Ketua Umum Golkar dari Airlangga Hartarto, kini kabarnya kian meredup. Sekarang justru nama Bahlil Lahadalia yang santer terdengar dan dinilai menjadi kuda hitam bagi istana jika isu munaslub menjadi kenyataan. 

Sementara yang diketahui, sinyal itu baru mulai tampak jelas usai pengumuman putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi pada 22 April 2024 dan kepastian wacana hak angket. Yang mana hak angket sendiri berpotensi bukan hanya mengganggu jalannya pemerintahan, namun juga menghambat lobi-lobi politik untuk mengamankan posisi Jokowi di dunia politik dan pemerintahan usai dirinya lengser. 

Reporter: Aris Kurnia Hikmawan

Editor: Aris Kurnia Hikmawan