Sejumlah Pihak Merasa Aplikasi Penjualan Gas LPG Bersubsidi 3Kg Terlalu Sulit
Tim Redaksi

Potretkalteng.com - PALANGKA RAYA - Pasca akan diberlakukannya penjualan Gas LPG Bersubsidi 3Kg dimasyarakat dengan menggunakan applikasi dinilai terlalu sulit.

Hal itu didasarkan karena adanya proses memasukkan NIK KTP Masyarakat yang ingin membeli dan hanya bisa dibeli oleh masyarakat menengah kebawah dan non PNS sesuai dengan tujuan awalnya.

Baca Lainnya :

• Keluarga MA Pertanyakan Pelaku Tidak Ditahan ,Ketua LSR LPMT Dan LBH PHRI Siap Dampingi0
• Pengelola Parkir di Kawasan Kuliner Tunggal Sangomang Bantah Lakukan Pungli0
• Kemen ESDM Gelar Bimtek Pelayanan Usaha Mineral dan Batubara Kepada Pemegang IUP Prov. Kalteng.0
• Sahli Gubernur Yuas Elko Pimpin Rapat Persiapan HUT ke-78 Kemerdekaan RI Tahun 2023 Tingkat Provinsi0
• Tingkatkan Populasi WUB IKM, Disdagperin Provinsi Kalteng Gelar Bimtek Peningkatan Kapasitas 0

Disampaikan oleh salah satu pemilik Pangkalan Gas LPG 3Kg yang engga disebutkan namanya, mengatakan bahwa sistem tersebut dengan terpaksa ia harus menolak PNS dan Masyarakat kaya, sehingga ia tidak bisa menjual kepada para Pegawai dan Warung Makan.

"Kami wajib menginput pembeli dengan memasukkan nomor NIK, belum lagi kami harus memoto KTP warga"ungkapnya.

Diungkapkan dia, bahwa lewat sistem itu banyak masyarakat yang tidak jadi membeli karena enggan KTPnya di minta.

"Banyak masyarakat yang tidak jadi membeli karena saya minta ktp dan wajib saya foto"tambahnya.

Alasannya sendiri disanpaikan adalah karena tidak membawa KTP dan bahkan ada yang sengaja enggan karena takut data dirinya tersebar dan digunakan untuk hal-hal negatif.

"Banyak masyarakat berfikiran ini untuk kepentingan Pemilu 2024, sehingga beberapa warga menolak untuk saya daftarkan"ungkapnya.

Disisi lain, AS yang merupakan seorang PNS di salah satu Instansi menyesalkan sistem ini, Hal ini karena dinilai terlalu mendiskriminasi mereka.

"Memang tujuan alokasi Gas LPG 3Kg kan untuk masyarakat menengah kebawah, tapi standar pendapatannya seperti apa? Apa jangan-jangan KTP asal swasta tapi sekalipun penghasilan 50juta perbulan tetap dapat menggunakan applikasi ini"ungkapnya.

Harapannya adalah Pertamina bisa mengkaji kembali kebijakan ini, tujuannya baik, hanya saja masyarakat kita yang belum siap.

"Dengan sistem seperti ini justru bisa berdampak dengan harga gas LPG 3kg yang lebih tinggi di pasaran luaran karena kami pegawai kesulitan mencari"ungkapnya.

Sampai sejauh ini menurut pemantauan media Potret Kalteng memang belum diberlakukan secara menyuluruh di Kota Palangka Raya, namun beberapa Pangkalan sudah mulai mendaftarkan masyarakatnya.(red)

RT