GMNI Kalteng Buka Ruang Publik, Wacana Pilkada Lewat DPRD Jadi Sorotan

Baca Lainnya :

• Wujudkan Kepedulian, SAPMA PP Kalteng Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Pasar Kasongan0
• Pengambilalihan Sepihak Kebun Sawit Plasma Dinilai Langgar Perjanjian Kerja Sama0
• Mawardi Jadi Korban Penipuan, Puluhan Hektar Tanah Mau Dicaplok0
• Budaya Bersih Dibangun dari Kantor, Disperindag Kalteng Rutin Kerja Bakti0
• Ratusan Pesepeda Turun ke Jalan, Operasi Keselamatan Telabang 2026 Disosialisasikan Lewat Gowes Bare0

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD menjadi sorotan dalam Dialog Demokrasi yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Tengah di Aula Rahan Universitas Palangka Raya (UPR), Sabtu (7/2/2026).

Forum bertajuk “Menakar Wacana Pilkada Melalui DPRD: Dari Kritik Menuju Solusi Kebijakan” itu menghadirkan sejumlah tokoh penting, yakni Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo, Wakil Bupati Kapuas Dodo, Akademisi Hukum UPR Hilyatul Asfia, serta praktisi komunikasi Djunaidy. Diskusi dipandu oleh moderator Agus.

Ketua DPD GMNI Kalteng, Maulana Uger, menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang terbuka bagi mahasiswa dan masyarakat dalam menyikapi dinamika kebijakan publik secara rasional dan bertanggung jawab.

Menurutnya, isu Pilkada melalui DPRD perlu dikaji secara mendalam agar masyarakat memahami implikasi demokrasi yang mungkin timbul dari perubahan mekanisme tersebut.

“Dialog diperlukan agar publik memahami secara utuh setiap wacana kebijakan, termasuk isu Pilkada melalui DPRD yang sedang berkembang,” ujarnya.

Ia menambahkan, dialog ini diharapkan mampu melahirkan rumusan pemikiran yang konstruktif, sekaligus menjaga kualitas demokrasi melalui budaya diskusi yang sehat.

Sementara itu, Ketua Panitia, Fajrian Nor, menyebut kegiatan tersebut merupakan respons mahasiswa terhadap dinamika politik nasional yang berdampak pada daerah.

“Forum ini menjadi wadah bertukar pikiran sebelum mengambil sikap. Harapannya, diskusi ini juga bisa menjadi masukan bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan,” katanya.

GMNI menilai, dialog adalah langkah utama dalam menyampaikan aspirasi, sedangkan aksi massa menjadi pilihan terakhir apabila ruang komunikasi tidak lagi terbuka. 

(YZ)