Gelar Rapat Pleno, TPAKD Kalteng Perkuat Sinergitas Lintas Sektor

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM– Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Wilayah Tengah Kalimantan Tengah langsung tancap gas di awal tahun 2026. Rapat Pleno yang digelar di Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (6/2/2026), menjadi momentum penting memperkuat sinergi lintas sektor demi memperluas jangkauan layanan keuangan hingga ke masyarakat akar rumput.

Baca Lainnya :

• Perbasi Kota Palangka Raya Gelar Rakerkot, Targetkan Emas di Porprov 20260
• Pemkab Kapuas Lakukan Sinkronisasi Data Lokasi Program Cetak Sawah untuk Hindari Overlapping0
• Pengurus Perbasi Kota Palangka Raya Masa Bakti 2025–2029 Resmi Dilantik0
• Inovasi Sorgum \'SOFOOD MAPAN\' Dorong Ketahanan Pangan dan Capaian SDGs Palangka Raya0
• Palangka Raya Raih Penghargaan \'The Encourager\' dalam Capaian SDGs Nasional 20250

Pertemuan strategis ini dihadiri Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, Deputi Kepala OJK Kalteng Andrianto Suhada, jajaran OPD, perwakilan kabupaten/kota, hingga unsur perbankan.

Dalam forum tersebut, OJK menegaskan bahwa rapat pleno bukan sekadar agenda rutin, melainkan titik awal penguatan program kerja TPAKD sepanjang tahun. Setelah pleno, akan digelar rapat teknis, rapat koordinasi wilayah, dan evaluasi menyeluruh guna memastikan setiap program berjalan efektif dan terukur.

“Ini langkah awal membangun orkestrasi program agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Semua harus saling terhubung dan berdampak nyata,” tegas Andrianto.

Sorotan penting juga tertuju pada capaian Kalteng tahun 2025 yang hampir meraih predikat terbaik nasional dalam kinerja TPAKD. Capaian itu menjadi pemicu semangat baru untuk meningkatkan kolaborasi antar lembaga.

“Kita sudah di jalur yang tepat. Tinggal memperkuat integrasi dan konsistensi agar target nasional benar-benar bisa diraih,” ujarnya.

TPAKD Kalteng juga menargetkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, termasuk mendorong pemanfaatan layanan perbankan dan lembaga jasa keuangan di daerah. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mendongkrak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Melalui rapat pleno ini, pemerintah daerah bersama OJK dan sektor perbankan berkomitmen membangun sistem keuangan daerah yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan. Tahun 2026 pun dipatok sebagai momentum akselerasi, bukan hanya untuk mengejar prestasi nasional, tetapi juga memastikan manfaat nyata dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan Tengah. (YZ)