Pemkab Kapuas Lakukan Sinkronisasi Data Lokasi Program Cetak Sawah untuk Hindari Overlapping

KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Kapuas melaksanakan rapat koordinasi dan verifikasi terkait tumpang tindih lokasi program cetak sawah rakyat, Kamis (5/2/2026), di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis I. Sangkai sebagai upaya memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan.

Baca Lainnya :

• Pengurus Perbasi Kota Palangka Raya Masa Bakti 2025–2029 Resmi Dilantik0
• Inovasi Sorgum \'SOFOOD MAPAN\' Dorong Ketahanan Pangan dan Capaian SDGs Palangka Raya0
• Palangka Raya Raih Penghargaan \'The Encourager\' dalam Capaian SDGs Nasional 20250
• Atasi Kemacetan, Pemkab Barito Utara Sosialisasi Pelebaran Jalan Muara Teweh0
• Program Kartu Huma Betang Resmi Diluncurkan Februari 2026, Targetkan Kesejahteraan Masyarakat Kalten0

Rapat yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas ini dihadiri Kepala Dinas Pertanian Edi, unsur TNI dari Kodim 1011/Kuala Kapuas, perwakilan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, perwakilan PT Lifere Agro Kapuas, serta sejumlah pejabat teknis dan undangan terkait lainnya.

Koordinasi dilakukan untuk membahas dan memverifikasi adanya indikasi tumpang tindih antara rencana lokasi cetak sawah rakyat dengan perizinan yang telah ada sebelumnya. Dalam forum tersebut, dilakukan pembahasan terkait sinkronisasi data, pemetaan teknis, serta penegasan batas wilayah guna menghindari potensi permasalahan di lapangan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas dalam arahannya meminta perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti hasil rapat melalui verifikasi lapangan, pencocokan data, serta koordinasi lintas sektor agar program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama Bupati Kapuas memberikan dukungan penuh terhadap program cetak sawah rakyat sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah, sehingga diharapkan proses penyelesaian tumpang tindih lokasi dapat segera terealisasi melalui langkah teknis dan administratif yang terkoordinasi.

Her