Rakor Pemerintahan Desa se-Kalteng, Bupati Kapuas Dukung Penguatan Tata Kelola dan Sinergi Desa

KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Bupati Kapuas H. Muhammad Wiyatno didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas Usis I. Sangkai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan se-Kalimantan Tengah Tahun 2026.

Baca Lainnya :

• Hut Bhayangkara ke-76, Polda Kalteng Adakan Operasi Bibir Sumbing dan Khitanan Massal 0
• Marak Terjadi Kasus Data Bocor, Wikarya : Hati-Hati Gunakan Data Pribadi0
• Wujud Kepedulian Terhadap Masyarakat, Ditlantas Polda Kalteng Gelar Aksi Bakti Sosial0
• Masuki Hari Kelima Ops Patuh Telabang, Ditlantas Polda Kalteng Temukan 1.630 Pelanggar Lalu Lintas0
• Pengurus Dekranasda Provinsi Kalteng Priode 2021-2024 Resmi Dilantik0

Rakor yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Tengah tersebut berlangsung di GOR Indoor Serbaguna, Jalan Tjilik Riwut Km 5,5, Palangka Raya, Kamis (6/8/2026) malam.

Kegiatan mengusung tema “Penguatan Peran dan Akuntabilitas Kepala Desa/Lurah se-Kalimantan Tengah dalam Mewujudkan Desa Tangguh, Aman, Sejahtera untuk Mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Kartu Huma Betang Sejahtera.”

Rakor tersebut diikuti para kepala daerah, kepala desa, lurah, serta jajaran perangkat daerah dari seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga pemerintahan desa dan kelurahan.

Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kehadiran Bupati Kapuas juga menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam memperkuat kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan yang menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran meminta seluruh bupati dan wali kota mempercepat revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Langkah tersebut dinilai penting sebagai landasan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.

Menurutnya, revisi RTRW diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat adat, mencegah potensi konflik sosial, sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kalimantan Tengah.

Selain itu, menghadapi puncak musim kemarau 2026, Gubernur meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Hingga 3 Agustus 2026, tercatat lebih dari 3.000 hektare lahan terbakar dengan 4.645 titik panas di Kalimantan Tengah. Status siaga darurat Karhutla sendiri telah diberlakukan sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026.

Gubernur juga mengajak seluruh pemerintah desa dan kelurahan memperkuat komitmen dalam mewujudkan wilayah yang bersih dari narkoba melalui upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Tak kalah penting, pemerintah daerah diminta melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara objektif dan transparan. Data yang akurat dinilai menjadi kunci agar berbagai program bantuan sosial, termasuk Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), dapat disalurkan secara tepat sasaran.

“Sinergi lintas pemerintahan diharapkan semakin kuat dalam mendukung implementasi program prioritas nasional yang selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta Program Kartu Huma Betang Sejahtera di Kalimantan Tengah,” tegas Gubernur.

Melalui rakor tersebut, diharapkan koordinasi dan kolaborasi seluruh tingkatan pemerintahan semakin solid dalam mewujudkan desa dan kelurahan yang tangguh, aman, sejahtera, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.(HR)