Pulpis Terus Mengupayakan Penyelesaian Kasus Sengketa Lahan
Tim Redaksi

Potretkalteng.com -  Pulang Pisau - Dibawah pimpinan Pudjirustaty Narang, pemerintah kabupaten Pulang Pisau (Pemkab Pulpis), terus berkomitmen untuk mengupayakan penyelesaian sengketa lahan yang ada di wilayah administratif Bumi Handep Hapakat tersebut, Selasa, 12/09/2023.

Hal senada tersebut dibenarkan oleh Sekda Kabupaten Pulang Pisau Tony Harisinta, dan Pudjirustaty Narang selaku Bupati Kabupaten Pulang Pisau juga turut terjun ke lapangan, untuk memastikan serta merampungkan setiap permasalahan terkait sengketa lahan maupun problem 20% plasma perkebunan.

Baca Lainnya :

• Bupati Gunung Mas Ajak Generasi Muda Jauhi Narkoba dan Intoleransi0
• Paripurna APBD Perubahan 2023, Plt. Bupati Kapuas Hadir Melalui Zoom0
• Bambang Purwanto Berikan Bantuan Alat Pertanian Modern Untuk Masyarakat dan Poktan di Pulang Pisau0
• Bantu Penuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat, Pemprov Kalteng Gelar Pasar Murah Bersubsidi di Kobar0
• Sahli Gubernur Kalteng Tutup PESPARAWI IV KORPRI Tingkat Provinsi Kalteng Tahun 20230

Tony Harisinta juga mengatakan keterlibatan pasti dari pihak ATR/BPN dalam proses penyelesaian sengketa lahan terutama sengketa lahan dengan masyarakat, akibat miskomunikasi yang terjadi dulu, karena awal-awal ingin berinvestasi, serta temuan kasus di tahun 2011 dan yang masih berlanjut hingga sekarang. Hal ini disampaikan saat disinggung keterlibatan instansi tersebut.

"Saat ini permasalahan di dominasi wilayah Sebangau. Mayoritas permasalahan yaitu terkait plasma dan sengketa tanah masyarakat yang berada di kebun," Tuturnya, saat dibincangi oleh awak media.

"Yang baru maraknya tahun ini, kemaren-kemarennya kan belum. Temuan baru dikemukakan tahun ini karena baru diajukan dan jumlah kasus ada 2," lanjutnya.

Ia juga memaparkan, untuk luas lahan yang masuk dalam kasus permasalahan sengketa ada kurang lebih 35 hektar, dan hal tersebut sedang diupayakan untuk mencari langkah terbaik dalam penyelesaiannya.

Disisi lain, pemkab Pulpis juga berkomitmen dalam memperioritas hak-hak masyarakat lokal setempat untuk mendapatkan program 20% plasma perkebunan yang ada di wilayah kabupaten Pulang Pisau.(red)

Niel