Pemkab Gumas Adakan Rapat Pra-Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2023
Tim Redaksi

Potretkalteng.com - Kuala Kurun – Plh. Sekretaris Daerah Richard F.L bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Gunung Mas menggelar rapat bersama seluruh kepala perangkat daerah dan camat sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tahun 2023, di aula kantor Bappedalitbang, Kamis (02/02/2023).

Dalam rapat Pra-Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2023, Plh. Sekretaris Daerah Richard F.L mengharapkan nantinya ada delegasi-delegasi terpilih yang ditugaskan dari setiap kecamatan untuk mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2023.

“Nantinya diharapkan ada terpilihnya delegasi-delegasi yang nanti ditugaskan dari tiap-tiap kecamatan untuk bisa mengikuti Musrenbang yang ada di Kabupaten kita.” Tegasnya.

Baca Lainnya :

• Polda Kalteng Ungkap Kasus Mafia Tanah Menggunakan Dasar Surat Veklaring di Hiu Putih0
• Pemprov Kalteng Percepat Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bersama IPB University 0
• Kunjungi Koramil Wilayah Kabupaten Kapuas, Dandim : TNI Harus Netral ! 0
• PT. KDS Tanyakan Proyek Irigasi Rawa Unit Belanti 2 Thn 2023 Karena dithn 2022 Dalam Proses Hukum0
• Sempat Kosong, Kini Richard F.L Jabat Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas0

Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas bersama Kepala Bappedalitbang ketika memimpin rapat

Selain itu, Ia juga mengimbau kepada Pemerintah di daerah kiranya dapat memberikan sosialisasi agar masyarakat mau ikut mengusulkan perencanaan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat-masyarakat di desa bahwa yang menjadi batasan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan adalah dana. 

Oleh karena itu, Pemerintah melaksanakan pembangunan secara bertahap sesuai dengan kondisi Kabupaten Gunung Mas.

“Ini yang harus kita Jelaskan. Yang menjadi batasan kita dalam melaksanakan pembangunan adalah dana yang tersedia. Jadi, tidak hanya dirasakan oleh Kabupaten Gunung Mas hampir semua kabupaten merasakan bahwa batasan pembangunan itu adalah dari dana yang tersedia dan memang dari pihak pemerintah daerah juga berusaha untuk menggali baik itu dari pendapatan-pendapatan asli daerah kita, baik itu dana-dana hibah dan sebagainya yang nantinya bisa masuk untuk bisa kita membackup, mendukung pembangunan-pembangunan yang ada.” Tegasnya.(red)

Yullya