- DPD GMNI Kalteng Serukan Sikap Kritis dan Objektif Hadapi Dinamika Nasional
- DPMPTSP Kalteng Perkuat Pemahaman Regulasi Perizinan untuk Dorong Investasi Daerah
- Fairid Naparin Ajak Warga Perkuat Kolaborasi di HUT ke-61 Pemkot Palangka Raya
- Diduga Serobot Lahan 18 Hektar, Ahli Waris Somasi PT Bumi Agro Makmur di Barito Selatan
- Ribuan Warga Padati Pawai 1 Muharram 1448 H, Syiar Islam Semarak di Kuala Kapuas
- RDP PETI Ditunda Tanpa Surat Resmi, PEWARTA Kritik Keras Kinerja Administrasi Sekwan DPRD Barito Uta
- Perkumpulan Pemuda Nusantara Soroti Realisasi Anggaran Pendidikan dan Program Rumah Guru di Kalteng
- KSPSI Kalteng Tolak Program MBG dan Kopdes Merah Putih, Soroti Pemangkasan Dana Daerah
- Zoominar Sosialisasi Csd e-Learning Bahas Kebebasan Sipil dan Investasi Berkelanjutan di Kalimantan
- Momentum Tahun Baru Islam 1448 H, Ketua MPC Pemuda Pancasila Palangka Raya Ajak Masyarakat Perkuat S
Kasasi Ditolak, Wang Xiu Juan Dan Mahyudin Diputus Bersalah 3 Tahun Penjara.
Tim Redaksi
.jpeg)
Potretkalteng.com - Kasus perkara pemalsuan surat yang berlangsung sejak tahun 2019 antara PT TGM dengan Wang Xiu Juan alias Susi dan Mahyudin berakhir 10 Januari 2023 setelah Mahkamah Agung menolak kasasi para terdakwa. Kedua terdakwa diadili Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak Maret 2022 dan telah mengajukan banding hingga kasasi. Akan tetapi upaya hukum keduanya kandas dan harus menjalani pidana penjara selama 3 tahun.
Perkara ini berawal dari penggunaan surat palsu yang dibuat oleh Mahyudin pada Juni 2019 setelah ia tidak lagi menjabat sebagai Direktur PT TGM. Hal ini kemudian dilaporkan manajemen PT TGM ke kepolisian sehingga proses hukum berjalan hingga keduanya diadili pada tahun 2022. Kedua terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan terus melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan vonis 3 tahun penjara. Segala upaya perlawanan termasuk menyewa pengacara bodong berinisial RW dan DH untuk mengganggu kepentingan PT TGM terus dilakukan termasuk menyebarkan fitnah dan hoax di media.
Indradi Thanos selaku Direktur PT TGM mengatakan bahwa akhir-akhir ini muncul berita-berita yang menyudutkan dirinya, padahal terhadap semua perkara ini sejak awal berjalan dalam koridor hukum melalui 3 tahap yaitu penyidikan, penuntutan, dan peradilan serta telah sesuai dengan fakta hukum, dasar hukum, dan bukti-bukti di persidangan.
Baca Lainnya :
- Pemeriksaan Kesehatan Tahap 1 Terhadap 376 Calon Jemaah Haji Asal Kapuas Selesai0
- Kunjungi Papua, Kapolri Akan Tambah Polda dan Personel di Wilayah Daerah Otonomi Baru. 0
- Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung, Dua Terdakwa Pemalsuan Surat PT. TGM Ditolak0
- Dr. H. Junaidi Wakili Ketua STAI Serahkan Mahasiswa KKL STAI Kapuas Desa Anjir Sarapat Barat0
- Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalteng Terima Penghargaan Dari Kalteng Pos0
“ Saya mencermati dengan seksama perkembangan kasus ini khususnya beberapa bulan terakhir setelah adanya fitnah dan pencemaran nama baik saya di media yang diduga dilakukan oleh oknum pengacara pihak Susi. Namun akhirnya, kemarin Mahkamah Agung menolak kasasi mereka sehingga hal ini tidak perlu diperdebatkan lagi karena dengan ditolaknya kasasi Susi Dkk maka artinya putusan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya putusan kasasi ini, selanjutnya kami akan menempuh upaya hukum terhadap oknum pengacara yang beberapa waktu terakhir menyebarkan berita hoax. Saya juga telah memerintahkan tim legal untuk mengawal kasus ini.”papar Indradi Thanos.
Sementara itu secara terpisah, Onggo sebagai kuasa hukum PT TGM menyampaikan bahwa putusan kasasi mahkamah agung telah tepat dan Mahyudin Cs tentu harus tunduk pada putusan pengadilan tersebut. Menanggapi hal yang disampaikan oleh Indradi Thanos sebagai pimpinan PT TGM, Onggo menyampaikan akan segera menindaklanjuti arahan pimpinan PT TGM tersebut dan enggan memberikan keterangan rinci atas upaya hukum yang sedang ditempuh.
“ Kami mengapresiasi aparat penegak hukum yang telah memproses perkara ini hingga adanya putusan mahkamah agung yang menolak kasasi para terdakwa. Para terdakwa saat ini telah terbukti melakukan pemalsuan surat PT TGM tanpa bisa dibantah lagi. Selanjutnya setelah adanya putusan kasasi ini, kami akan memproses hukum oknum pengacara bodong berinisial RW dan DH termasuk pihak-pihak di belakang mereka yang terlibat atau menyuruh kedua pengacara bodong itu yang selama ini menyebarkan berita bohong. Mungkin mereka tidak paham kalau menyebarkan berita bohong itu ancaman pidananya 10 tahun”, tutup Onggowijaya sambil tersenyum.
Berita Utama
-
Zoominar Sosialisasi Csd e-Learning Bahas Kebebasan Sipil dan Investasi Berkelanjutan di Kalimantan
Zoominar Sosialisasi Csd e-Learning Bahas Kebebasan Sipil dan Investasi Berkelanjutan di Kalimantan
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM– Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya (UPR) menggelar Zoominar Civil Society and Democracy (CSD) bertajuk “Relasi Kebebasan . . .
-
KSPSI Kalteng Tolak Program MBG dan Kopdes Merah Putih, Soroti Pemangkasan Dana Daerah
KSPSI Kalteng Tolak Program MBG dan Kopdes Merah Putih, Soroti Pemangkasan Dana Daerah
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan sikap tegas menolak kelanjutan . . .
-
Perkumpulan Pemuda Nusantara Soroti Realisasi Anggaran Pendidikan dan Program Rumah Guru di Kalteng
Perkumpulan Pemuda Nusantara Soroti Realisasi Anggaran Pendidikan dan Program Rumah Guru di Kalteng
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM — Perkumpulan Pemuda Nusantara melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Mereka . . .
-
Ribuan Warga Padati Pawai 1 Muharram 1448 H, Syiar Islam Semarak di Kuala Kapuas
Ribuan Warga Padati Pawai 1 Muharram 1448 H, Syiar Islam Semarak di Kuala Kapuas
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM– Ribuan peserta dari berbagai kalangan memadati ruas jalan Kota Kuala Kapuas dalam Pawai Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang . . .
-
RDP PETI Ditunda Tanpa Surat Resmi, PEWARTA Kritik Keras Kinerja Administrasi Sekwan DPRD Barito Uta
RDP PETI Ditunda Tanpa Surat Resmi, PEWARTA Kritik Keras Kinerja Administrasi Sekwan DPRD Barito Uta
MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM — Rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai Penambangan Tanpa Izin (PETI) yang diprakarsai oleh Persatuan Wartawan Barito Utara . . .

















