Gelar Tak Menjamin: S1 dan Diploma Catat Angka Pengangguran Tertinggi di Indonesia

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap tren mencemaskan dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia: pengangguran terbuka tertinggi di tahun 2024 masih didominasi oleh lulusan pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi, termasuk sarjana (S1) dan diploma.

Dalam periode Februari hingga Agustus 2024, lulusan SLTA Umum menyumbang lebih dari 2,2 juta pengangguran, disusul oleh lulusan SMK sebesar 1,84 juta orang. Namun yang tak kalah mencolok, gabungan lulusan universitas dan diploma juga mencatat lebih dari 1 juta pengangguran, dengan 842 ribu di antaranya berasal dari lulusan universitas dan 170 ribu dari lulusan akademi/diploma.

Baca Lainnya :

• Sekretaris DPD PDIP Kalteng Ajak Kader Dukung Pasangan Jimmy Carter – Inri Karawaheni di Barito Utar0
• DLH Prov. Kalteng Dorong Percepatan Rehabilitasi DAS oleh Pemegang IPPKH0
• DPRD Kalteng Siapkan Dukungan Pembangunan Infrastruktur dalam RDP dengan Bapperida0
• DPRD Kalteng Dorong Sinergi Antar Lembaga dalam Rencana Pembangunan 20250
• DPRD Provinsi Kalteng Bahas Pemantapan Program Tahun 2025 Bersama Bapperida0

Ironisnya, pengangguran dari lulusan perguruan tinggi ini melampaui jumlah pengangguran dari kelompok yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Padahal, gelar akademik selama ini dipercaya sebagai tiket menuju kestabilan ekonomi.

“Ini bukti bahwa orientasi pendidikan kita belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan riil dunia kerja,” ujar Dr. Wulan Pratiwi, peneliti kebijakan ketenagakerjaan dari UGM. Ia menekankan bahwa lulusan SMK, yang seharusnya siap pakai, justru terjebak dalam sistem pendidikan yang terlalu teknis namun minim pada pengembangan soft skill dan adaptabilitas.

Sementara itu, fenomena overqualification dan mismatch kompetensi terus menghantui lulusan S1 dan diploma. Banyak lulusan bekerja di luar bidangnya atau menganggur karena kurangnya lowongan yang sesuai.

Di tengah transisi digital dan pergeseran ekonomi pascapandemi, sektor padat karya menyusut sementara sektor teknologi belum cukup menyerap tenaga kerja secara luas dan merata.

Andi Kusnadi , Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Muda (APIM), menilai perlunya perombakan kebijakan pendidikan: “Tanpa reformasi kurikulum dan keterlibatan aktif dari industri, kita hanya mencetak pengangguran yang lebih berpendidikan.”

Laporan ini menjadi alarm keras bagi para pembuat kebijakan: tinggi pendidikan tidak menjamin tinggi peluang kerja, terutama bila tidak dibarengi dengan relevansi kurikulum, pelatihan kerja, dan koneksi nyata dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

ET