Dinas Perkebunan Prov Kalteng Gelar Diskusi Pelarangan Ekspor CPO Oleh Pemerintah Pusat
Sumber : mmc kalteng

Potretkalteng.com - Palangka Raya - Dinas Perkebunan Prov. Kalteng menggelar diskusi larangan ekspor CPO terkait Peraturan Menteri Perdagangan nomor 22 tahun 2022, di aula Dinas setenpat, Jumat (13/5/2022). 

Diskusi yang dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas Perkebunan H. Rizky Ramadhana Badjuri tersebut dihadiri oleh Bappeda Prov Kalteng, perwakilan WWF Kalteng, perwakilan perusahaan sawit se-Kalteng serta pejabat di lingkungan Disbun Prov Kalteng.

Larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan minyak goreng membawa dampak negatif berganda. Bukan saja kepada pelaku usaha perkelapasawitan, tetapi juga kepada petani kelapa sawit di Kalteng.

Baca Lainnya :

• 2 Rumah di Jalan Pilau Dilalap Jago Merah0
• Babinsa Gunung Timang Tinjau Langsung Wilayah Banjir0
• 8 Kontainer Minyak Goreng Siap Ekspor ke Timor Leste Berhasil Digagalkan Polri0
• LEGALITAS BITCOIN DALAM PANDANGAN HUKUM INDONESIA0
• Penerapan Hukum Poligami di Indonesia0

Hal itu ditegaskan dalam Surat Edaran Gubernur Kalteng nomor 525/432/P2HP/Disbun tanggal 27 April tentang harga TBS pasca pengumuman kebijakan Pemerintah terhadap pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya.

"Kami akan menjaga kestabilan harga TBS agar petani tidak rugi," tandas Rizky R. Badjuri.

Salah satu dampak negatif dari kebijakan larangan ekspor tersebut adalah terjadinya penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS). Sebagaimana diketahui, hasil rapat penetapan harga TBS Kalteng periode Mei 2022, untuk umur tiga tahun Rp. 2.688,70; umur empat tahun Rp. 2.934,55; umur lima tahun Rp. 3.170,86; dan umur enam tahun Rp. 3.263,18. Selanjutnya, umur tujuh tahun Rp. 3.328,60; umur delapan tahun Rp. 3.474,85; dan umur sembilan tahun Rp. 3.566,86.

Sedangkan Harga TBS kelapa sawit untuk tanaman berumur sepuluh sampai dengan dua puluh tahun, yakni menjadi Rp. 3.677,32 pada bulan April bila dibandingkan dengan bulan Maret yang hanya Rp. 3.635,28. Rizky menegaskan bahwa dalam Surat Edaran tersebut, Gubernur Kalteng meminta Bupati dan Walikota mengawal proses penetapan harga pembelian TBS dan realisasi penetapan harga pembelian TBS di Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Hal itu dilakukan agar PKS tidak sepihak menetapkan harga TBS dari petani sawit. (Red)