Dewan Kota Palangka Raya dan Akademisi Kritik Sampah dan UMKM Car Free Night

Baca Lainnya :

• Polres Gunung Mas Tangkap 16 Tersangka Narkoba, Selamatkan 1.100 Jiwa dalam Tujuh Bulan0
• Algrin Gasan: GPM Harus Jadi Program Berkala untuk Atasi Lonjakan Harga0
• GPM Sediakan Bahan Pokok Harga Terjangkau, Warga Kapuas Antusias0
• DPRD Kapuas Apresiasi Gerakan Pangan Murah Jelang Idul Fitri0
• Kapuas Siapkan Regulasi Kabupaten Layak Anak dan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan0

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) yang menggelar hiburan malam bertajuk Car Free Night (CFN) di kawasan Bundaran Besar. Menurutnya, acara tersebut memberikan hiburan gratis bagi masyarakat dan menjadi daya tarik tersendiri di ibu kota provinsi.

Namun, Khemal menyoroti sejumlah persoalan serius yang muncul di balik kemeriahan tersebut. Salah satu isu utama adalah persoalan kebersihan pascakegiatan. Ia mengkritik bahwa meski CFN merupakan agenda Pemprov, beban pembersihan justru jatuh ke tangan petugas kebersihan dari Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya.

“Saya berterima kasih atas hiburan gratis ini, tapi jangan sampai urusan sampah dibebankan ke petugas kebersihan kota. Ini bukan acara mereka, dan Pemprov harus bertanggung jawab penuh,” tegasnya kepada Palangka Ekspres, Rabu (16/7/2025).

Selain itu, ia mengungkapkan keluhan dari petugas kebersihan yang mendapati kondisi lingkungan pasca-CFN sangat kotor, bahkan ditemukan kasus masyarakat buang air besar sembarangan di kursi taman. Menurutnya, hal ini menandakan kurangnya fasilitas umum seperti toilet berjalan dan tempat sampah yang memadai di lokasi acara.

“Panitia harus siapkan lebih banyak tempat sampah dan toilet portabel. Jangan sampai masyarakat dibuat bingung sendiri soal kebersihan dan kenyamanan,” lanjutnya.

Khemal juga menyoroti ketimpangan lokasi kegiatan yang hanya difokuskan di Bundaran Besar. Hal ini berdampak negatif terhadap pelaku UMKM di wilayah lain, khususnya di ujung Jalan Yos Sudarso, yang selama ini dikenal sebagai pusat kuliner malam.

“Banyak pedagang di sana mengeluh. Pengunjung menurun drastis, bahkan ada yang sampai menutup kontainer. Pemerintah harus lebih adil membagi titik kegiatan agar semua pelaku usaha mendapat manfaat,” tegasnya.

Di sisi lain, aspek keamanan pangan juga menjadi sorotan. Ia meminta pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap makanan yang dijual agar tidak mengandung bahan berbahaya. “Jangan sampai orang datang untuk bersenang-senang tapi pulang sakit karena makanan yang dijual tidak aman,” imbuhnya.

Menanggapi fenomena ini, Akademisi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Palangka Raya, Kautsar Ismail , S.H., M.H., menilai bahwa persoalan perilaku masyarakat juga tak kalah penting. Ia menekankan bahwa masyarakat perlu diedukasi secara masif mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan etika di ruang publik.

“Agenda seperti CFN dan pesta rakyat lainnya seharusnya tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga cerminan budaya warga Kota Palangka Raya sebagai Kota Cantik. Perilaku membuang sampah sembarangan atau buang air di tempat umum jelas bertentangan dengan semangat kota yang ingin tertib dan nyaman,” ujarnya.

Menurut Kautsar, pemerintah dan panitia acara harus mengimbangi kegiatan hiburan rakyat dengan kampanye edukatif, baik melalui media sosial, spanduk, maupun edukasi langsung di lapangan. “Kota ini tidak akan benar-benar cantik jika warganya tidak ikut membangun kesadaran kolektif. Pesta rakyat boleh meriah, tapi harus tetap mencerminkan kepribadian warga kota yang tertib dan peduli,” tegasnya.

Khemal pun sepakat bahwa pengelolaan acara publik harus dilakukan dengan serius dan menyeluruh. Ia mendesak Gubernur Kalteng Agustiar Sabran serta dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR untuk turun tangan langsung, tidak hanya dalam pelaksanaan teknis, tapi juga dalam membangun sistem manajemen yang inklusif dan berkelanjutan.

“CFN ini bagus, tapi jangan hanya jadi tontonan. Kegiatan ini harus bisa menghidupkan ekonomi masyarakat secara luas, bukan justru mematikan UMKM yang tidak berada di lokasi strategis. Pemerintah harus berpikir jangka panjang — soal dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan, dan kesehatan masyarakat,” pungkasnya.

RH