Cat Jalan Biru di Palangka Raya Mengelupas, GAPURA Desak Transparansi Anggaran PUPR Kalteng

Baca Lainnya :

• Fraksi-Fraksi DPRD Palangka Raya Sampaikan Pandangan Umum terhadap Raperda Bencana0
• Raperda Pengurangan Risiko Bencana Kembali Dibahas DPRD Palangka Raya0
• Jawaban Wali Kota atas Pandangan Fraksi Jadi Agenda Rapur DPRD0
• DPRD Palangka Raya Gelar Rapat Paripurna Bahas Jawaban Wali Kota0
• Pasar Ramadan Diharapkan Jadi Sarana Ekonomi dan Kebersamaan Masyarakat0

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM — Kondisi pengecatan jalur sepeda dan pembatas jalan di sejumlah kawasan protokol Kota Palangka Raya mulai menuai sorotan. Gerakan Pemuda Untuk Rakyat (GAPURA) menilai, adanya kerusakan dan pengelupasan cat di beberapa titik mencerminkan lemahnya kualitas pengerjaan proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran publik.

Berdasarkan pantauan di lapangan, cat jalur sepeda di kawasan protokol terlihat mulai memudar dan terkelupas, meskipun pengerjaannya terhitung belum berlangsung lama.

Ketua GAPURA, Aris, menyampaikan kritik keras terkait proyek tersebut. Ia menilai pengerjaan di lapangan terkesan lebih mengedepankan estetika instan ketimbang kualitas dan daya tahan jangka panjang.

“Pengecatan pembatas jalan bukan hanya salah prioritas, tetapi juga menjadi simbol proyek yang terkesan asal-asalan. Belum lagi hitungan bulan, masyarakat sudah melihat cat terkelupas di berbagai sudut jalan. Ini menunjukkan bahwa kualitas pengerjaan patut dipertanyakan,” ujar Aris saat memberikan keterangan kepada media.

Selain masalah kualitas fisik, Aris juga mempertanyakan besaran anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut. Menurutnya, keterbukaan informasi publik mengenai penggunaan APBD adalah hak masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah.

“Kami mempertanyakan, apakah anggaran sebesar itu memang hanya digunakan untuk pengecatan jalan? Jangan sampai anggaran rakyat dihabiskan untuk proyek estetika instan yang rapuh, sementara banyak persoalan infrastruktur utama yang lebih mendesak justru kurang perhatian,” tegasnya.

Menyikapi hal tersebut, GAPURA secara resmi meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi tersebut meliputi pengawasan lapangan, spesifikasi bahan yang digunakan, hingga transparansi proses tender.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendapatkan klarifikasi resmi terkait besaran anggaran, spesifikasi teknis, serta masa pemeliharaan (warranty) dari proyek pengecatan jalan tersebut.

RT