Bawaslu Gandeng GMNI, Perkuat Pengawasan Partisipatif Berbasis Mahasiswa di Palangka Raya

PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palangka Raya menggelar agenda Konsolidasi Demokrasi dengan menggandeng Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Palangkaraya. Diskusi strategis tersebut mengusung tema “Pengawasan Partisipatif Berbasis Gerakan Mahasiswa” sebagai upaya memperkuat peran generasi muda dalam menjaga integritas demokrasi di Kota Cantik.

Baca Lainnya :

• Di Hadapan Kapolres Se-Kalteng, Gubernur Kalteng Bicara Tegas Soal Keamanan dan Krisis Anggaran0
• Peredaran Narkoba Skala Besar Terbongkar: 35,1 Kg Sabu dan 15 Ribu Ekstasi Digagalkan Polda Kalteng0
• Tegas! Gubernur Agustiar Sabran Pastikan Kartu Huma Betang Sejahtera Tepat Sasaran hingga Pedalaman0
• Hilal Tak Terlihat di Palangka Raya, Awal Ramadan 1447 H Tunggu Sidang Isbat0
• Ada Apa ? SEMMI Kalteng Desak Pencopotan dan Audit Kadis Kehutanan Kalteng Terkait Kerusakan Hutan0

Kegiatan ini menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh sekadar menjadi penonton dalam setiap tahapan pemilu. Bawaslu mendorong peningkatan peran mahasiswa pada tiga aspek utama, yakni sebagai agen literasi politik, kekuatan penekan (pressure group), serta pengawal teknis di lapangan.

Sebagai agen literasi, mahasiswa didorong aktif mengedukasi pemilih di lingkungan kampus maupun keluarga. Sementara sebagai pressure group, mahasiswa diharapkan berani melaporkan indikasi pelanggaran tanpa rasa takut. Adapun sebagai pengawal teknis, mahasiswa dituntut memahami regulasi kepemiluan guna meminimalisir kesalahan prosedur.

DPC GMNI Palangkaraya dalam forum tersebut menyampaikan catatan kritis dan konstruktif. Ketua Cabang GMNI menegaskan agar Bawaslu tidak terjebak pada kegiatan seremonial semata, melainkan turun langsung menyentuh akar masyarakat.

“Bawaslu perlu mensosialisasikan pengawasan ini hingga ke basis massa terbawah. Libatkan golongan mahasiswa secara aktif baik itu Kelompok Cipayung, BEM, hingga Himpunan Mahasiswa (Hima) sebagai mitra taktis untuk menjangkau masyarakat yang sulit diakses oleh birokrasi,” tegasnya.

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah efektivitas pelaksanaan di hari pemungutan suara. Kedua pihak sepakat bahwa pemahaman teknis harus dimiliki seluruh elemen, mulai dari masyarakat pemilih hingga badan penyelenggara ad hoc. Ketelitian dinilai menjadi harga mati demi mencegah kesalahan prosedur yang berpotensi memicu Pemungutan Suara Ulang (PSU).

PSU dinilai tidak hanya menguras energi dan anggaran, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Karena itu, penguatan kapasitas di tingkat bawah menjadi kunci.

Ketua Bawaslu Kota Palangka Raya menutup diskusi dengan harapan agar konsolidasi ini menjadi langkah konkret, bukan sekadar forum diskusi biasa.

“Melalui konsolidasi demokrasi ini, kami berharap dapat melahirkan pemilih-pemilih cerdas di Palangka Raya. Pemilih yang tidak hanya memberi suara, tapi juga paham akan haknya dan berani mengawasi jalannya proses pemilihan agar tetap jujur dan adil,” ujarnya. (YZ)