Badan Kesbangpol Kalteng Perkuat Pembentukan FPK, Fokus pada Aksi Nyata untuk Membangun Persatuan

PALANGKARAYA,

POTRETKALTENG.COM– Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar rapat untuk mematangkan pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) periode 2025–2026. Acara ini berlangsung pada Jumat (25/4/2025) di Ruang Rahan Pumpung Hapakat, Kantor Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, dan dihadiri oleh calon pengurus serta jajaran sekretariat Kesbangpol.

Baca Lainnya :

• Kadis ESDM Kalteng Sambut Komisi XII DPR RI, Perkuat Sinergi Pengelolaan Energi, Lingkungan, dan Inv0
• Kadis LH Kalteng Tegaskan Kepatuhan Lingkungan dalam Rapat Bersama Komisi XII DPR RI0
• Disdik Kalteng Sosialisasikan SPMB 2025/2026: Gratis, Transparan, dan Tanpa Pungutan0
• Polres Kapuas Tangkap Seorang Perempuan Terkait Dugaan Kasus Sabu di Desa Sei Pinang0
• Adv. Jeffriko Seran, S.H Resmi Menjabat Ketua Tidar Kota Palangka Raya0

Rapat dipimpin oleh Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kalteng, Katma F. Dirun. Dalam arahannya, Katma menekankan pentingnya keberadaan FPK sebagai wadah untuk memperkuat semangat kebangsaan dan membangun kohesi sosial di tengah keberagaman etnis dan budaya yang ada di Kalimantan Tengah.

“FPK bukan hanya sebagai forum untuk kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi penggerak utama dalam aksi nyata yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk memperkokoh persatuan,” ujar Katma.

Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam penyusunan program kerja FPK, mengingat kondisi fiskal yang sedang melakukan penghematan anggaran. Namun, ia menegaskan bahwa meskipun dengan keterbatasan anggaran, efektivitas dan dampak dari setiap kegiatan tetap harus menjadi prioritas.

Dalam rapat tersebut, telah disepakati untuk mengajukan tiga nama calon Ketua FPK Prov. Kalteng kepada Gubernur Kalimantan Tengah. Ketiga calon tersebut adalah Elkan Dedy, Andi Bustan, dan Rosna Dewita. Para calon diharapkan memiliki komitmen yang kuat serta jaringan yang luas, baik dalam lingkup pemerintahan daerah maupun masyarakat.

Wahyudi F. Dirun, Ketua FPK periode 2023–2024, turut menyampaikan sejumlah usulan program kerja. Beberapa di antaranya adalah konsolidasi internal, sosialisasi nilai-nilai pembauran kebangsaan, serta pendataan anggota paguyuban di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Ia juga mengusulkan agar struktur FPK yang baru nantinya memasukkan nama-nama mantan Ketua sebagai bagian dari dewan penasehat.

Selain itu, rapat juga mencetuskan gagasan untuk menempati gedung sekretariat tetap yang berasal dari aset pemerintah provinsi yang tidak terpakai. Hal ini bertujuan untuk menunjang kelancaran operasional FPK. Selain itu, pembentukan Bidang Internal dan Koordinator Wilayah (Korwil) FPK di setiap kabupaten/kota juga dibahas sebagai langkah strategis untuk memperluas jaringan dan efektivitas program pembauran kebangsaan.

Rapat ditutup oleh Wahyudi F. Dirun, yang mengingatkan pentingnya percepatan proses administrasi sebagai persyaratan untuk melakukan audiensi resmi dengan Gubernur Kalimantan Tengah. Kegiatan ini diakhiri dengan sesi foto bersama dan ramah tamah, sebagai simbol kekompakan dan semangat persatuan bangsa yang terus terjaga di Kalimantan Tengah.

(yin)

mmc kalteng