Transisi Sistem Keuangan: Pemkab Ungkap Keterlambatan Laporan APBD Akibat Penginputan Ulang di Aplik

MUARA TEWEH, POTRETKALTENG.COM – Selain masalah opini WDP, Pj Bupati Barito Utara juga menjawab kritik fraksi terkait keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Keterlambatan ini diakibatkan oleh kendala teknis dalam transisi sistem aplikasi keuangan daerah.

Baca Lainnya :

• Penurunan Opini BPK Jadi Sorotan: Pemkab Akui WDP Disebabkan Penggeseran Anggaran Tanpa Perubahan AP0
• Pj Bupati Barut Jawab Kritik Dewan: Rapat Paripurna III Bahas Pertanggungjawaban APBD 20240
• Pemkab Barsel Gelar Rapat Optimalkan Capaian MCP KPK 20250
• Pelajar Barsel Ikuti Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 20250
• Truk Tronton Bermuatan Kayu Log Ditutup Terpal Ditemukan di Jalan Hauling PT. MUTU, Diduga Berasal d0

Pj Bupati menjelaskan bahwa kendala utama adalah kurang optimalnya SKPD dalam menginput realisasi belanja pada aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD). Lebih lanjut, pelaporan keuangan mulai menggunakan aplikasi SIPD-RI baru dilaksanakan pada bulan Oktober.

Hal ini menyebabkan seluruh transaksi dari bulan Januari sampai September 2024 yang sebelumnya menggunakan SIMDA harus dilakukan penginputan ulang pada aplikasi SIPD-RI. Proses input ulang yang masif ini membutuhkan waktu dan tenaga ekstra.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kapabilitas dan pemahaman SKPD dalam menggunakan aplikasi SIPD-RI secara optimal, sehingga kendala teknis pelaporan keuangan di tahun-tahun mendatang dapat dihindari sepenuhnya, demi mencapai pelaporan yang tepat waktu.

RI