- TP Posyandu Kapuas Ambil Peran dalam Lomba HUT Persit ke-80
- Sekda Kapuas Tekankan Kejelasan Lahan dalam Program Cetak Sawah
- Rapat Digelar Pemkab Kapuas Bahas PPKH untuk Kawasan Transmigrasi Lokal Ngaju Bersinar
- Bupati Kapuas Sambut Kunker Wakapolda Kalteng di Polres Kapuas Dorong Stabilitas Kamtibmas
- Pemkab Kapuas Optimalkan Lahan Cetak Sawah untuk Dukung Ketahanan Pangan
- Wakil Bupati Kapuas Pimpin Musrenbang RKPD 2027 di Kapuas Hulu
- Sekda Kapuas Kunker ke Desa Sei Bakut, Serap Aspirasi Warga
- Bupati dan Sekda Kapuas Audiensi dengan RSUD, Bahas Peningkatan Layanan
- Musrenbang Kecamatan Bataguh Bahas Prioritas Pembangunan Tahun 2027
- Bupati Kapuas Kunjungi Kemendagri, Bahas Percepatan Pembangunan Daerah
Penurunan Opini BPK Jadi Sorotan: Pemkab Akui WDP Disebabkan Penggeseran Anggaran Tanpa Perubahan AP

Keterangan Gambar : Foto : Rapat Paripurna III
BARITO UTARA, POTRETKALTENG.COM – Salah satu isu paling sensitif yang diangkat fraksi-fraksi DPRD adalah penurunan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dalam jawabannya, Pj Bupati Indra Gunawan memberikan klarifikasi yang tegas mengenai penyebab utama hal tersebut.
Baca Lainnya :
- Pj Bupati Barut Jawab Kritik Dewan: Rapat Paripurna III Bahas Pertanggungjawaban APBD 20240
- Pemkab Barsel Gelar Rapat Optimalkan Capaian MCP KPK 20250
- Pelajar Barsel Ikuti Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 20250
- Truk Tronton Bermuatan Kayu Log Ditutup Terpal Ditemukan di Jalan Hauling PT. MUTU, Diduga Berasal d0
- PT. Dahlia Biru Sepakati Pembayaran Lahan di Desa Talekoi, Mediasi Difasilitasi Polres Barsel0
Pj Bupati menjelaskan bahwa penurunan opini WDP terutama disebabkan karena pemerintah daerah tidak melakukan Perubahan APBD meskipun telah beberapa kali terjadi penggeseran anggaran di tahun 2024. Penggeseran anggaran ini mengakibatkan perubahan struktur APBD yang seharusnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD.
Ia menegaskan bahwa ketidaksesuaian ini telah diidentifikasi sebagai masalah utama. Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengatasi masalah ini demi perbaikan tata kelola keuangan di masa mendatang.
Sebagai tindak lanjut, Pj Bupati menyatakan bahwa untuk APBD Tahun 2025 nantinya, pemerintah daerah sepakat bahwa seluruh proses Perubahan APBD perlu dicermati dan diteliti dengan sangat teliti. Hal ini mencakup capaian kinerja seluruh SKPD agar kejadian serupa tidak terulang.
RI
Berita Utama
-
Wakil Bupati Dodo Tinjau Tes Urine Calon Paskibraka Kapuas, Pastikan Bebas Narkoba
Wakil Bupati Dodo Tinjau Tes Urine Calon Paskibraka Kapuas, Pastikan Bebas Narkoba
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) melakukan langkah preventif serius dengan . . .
-
Aktivitas Tambang Ilegal Ditertibkan, Tripika Pasang Police Line di Sei Hanyo Demi Keselamatan Infra
Aktivitas Tambang Ilegal Ditertibkan, Tripika Pasang Police Line di Sei Hanyo Demi Keselamatan Infra
KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Unsur Tripika Kecamatan Kapuas Hulu menghentikan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di sekitar Jembatan Sei Hanyo karena . . .
-
Kejagung Tangkap Ketua Ombudsman Hery Susanto Terkait Dugaan Suap Izin Tambang Rp1,5 Miliar
Kejagung Tangkap Ketua Ombudsman Hery Susanto Terkait Dugaan Suap Izin Tambang Rp1,5 Miliar
JAKARTA, POTRETKALTENG.COM – Kejutan besar melanda lembaga negara pengawas pelayanan publik. Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Ketua Ombudsman Republik . . .
-
Sinergi Kalteng–Kalsel Diperkuat Melalui Silaturahmi Forkopimda
Sinergi Kalteng–Kalsel Diperkuat Melalui Silaturahmi Forkopimda
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar kegiatan silaturahmi dan ramah tamah bersama Anggota Forum Koordinasi Pimpinan . . .
-
Rakor CSR, Pemprov Kalteng Fokus Percepatan Perbaikan Jalan
Rakor CSR, Pemprov Kalteng Fokus Percepatan Perbaikan Jalan
PALANGKA RAYA, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melaksanakan Rapat . . .

















