Sinergi Pemkab Mura dan Kantor Pertanahan Percepat Pelayanan Administrasi Pertanahan

PURUK CAHU, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Pemkab Mura) memperkuat dukungan terhadap peningkatan pelayanan administrasi pertanahan melalui koordinasi antara perangkat daerah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya.

Baca Lainnya :

• Kebijakan Pembelian Pertalite Maksimal 200ribu, Kabid Perdagangan: Guna Menekan Antrean Panjang0
• MoU Rumah Sakit Rujuan Nasional, Sugianto: RSUD dr. Doris Sylvanus Siap Tangani Penyakit Jantung0
• Fairid: Sebagai Mahkluk Sosial Kita Wajib Peduli Sesama0
• Tertib Berlalu Lintas, Ditlantas Polda Kalteng Gelar Road Safety Campaign di CFD Bundaran Besar0
• Sebanyak 560 Peserta Seleksi Bintara Polri Dinyatakan Lulus Terpilih0

Koordinasi yang berlangsung pada Jumat (14/8/2026) tersebut mempertemukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya, Razib Sufitrianoor, S.H., bersama Kepala BKAD Kabupaten Murung Raya, Mizam Chandrapati. Pembahasan diarahkan pada upaya membangun layanan pertanahan yang lebih pasti dan mudah diakses masyarakat.

Kepala Kantor Pertanahan Murung Raya menyampaikan bahwa transformasi pelayanan diarahkan agar proses administrasi berjalan lebih cepat, terukur, sekaligus tetap mengikuti ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Salah satu fokus pembenahan adalah penerapan sistem Pengukuran Terjadwal. Melalui sistem tersebut, pemohon memperoleh kepastian jadwal pengukuran dengan target penyelesaian 12 hari dan masa tunggu penjadwalan maksimal tujuh hari.

Selain itu, layanan peralihan hak juga menjadi perhatian. Proses ini ditargetkan dapat selesai secara keseluruhan dalam 10 hari kerja dengan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.

Dalam proses tersebut, Pemkab Murung Raya memiliki peran pada tahapan verifikasi BPHTB yang ditargetkan dapat diselesaikan dalam tiga hari. Setelah itu, proses pembuatan AJB oleh PPAT ditargetkan rampung dalam dua hari.

Tahapan selanjutnya dilakukan Kantor Pertanahan setelah masyarakat memenuhi persyaratan dan menyelesaikan pembayaran SPS serta PNBP. Administrasi pertanahan kemudian ditargetkan selesai paling lambat lima hari kerja.

Penguatan koordinasi ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Murung Raya dalam mendukung pelayanan publik yang semakin transparan dan efisien. Dengan adanya pembagian tahapan dan target waktu yang jelas, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian dalam mengurus layanan pertanahan.

Pemkab Mura bersama instansi terkait akan terus mendorong sinergi agar berbagai layanan pemerintahan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Keterangan Foto: Pemkab Murung Raya bersama Kantor Pertanahan membahas peningkatan kualitas layanan pertanahan. (LT)