Hadapi Kendala Distribusi Sungai, Pemkab Mura Kaji Alternatif Mobilisasi Fuel Lewat Jalur Darat

PURUK CAHU, POTRETKALTENG.COM- Pemerintah Kabupaten Murung Raya tengah mengkaji alternatif distribusi bahan bakar minyak (fuel) melalui jalur darat menyusul kendala pengangkutan menggunakan jalur sungai selama musim kemarau.

Baca Lainnya :

• MoU Rumah Sakit Rujuan Nasional, Sugianto: RSUD dr. Doris Sylvanus Siap Tangani Penyakit Jantung0
• Fairid: Sebagai Mahkluk Sosial Kita Wajib Peduli Sesama0
• Tertib Berlalu Lintas, Ditlantas Polda Kalteng Gelar Road Safety Campaign di CFD Bundaran Besar0
• Sebanyak 560 Peserta Seleksi Bintara Polri Dinyatakan Lulus Terpilih0
• Sekda Kalteng Lepas Keberangkatan Kontingen Pekan Special Olympic Nasional Kalteng0

Pemkab Murung Raya bersama perangkat daerah terkait dan pihak perusahaan melakukan pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan jalan kabupaten untuk mendukung kelancaran pasokan fuel menuju kawasan operasional perusahaan.

Kendala distribusi terjadi karena debit Sungai Barito mengalami penyusutan dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi tersebut membuat distribusi melalui jalur sungai tidak berjalan optimal dan berpotensi memengaruhi aktivitas operasional perusahaan. (wartadayak.com)

Sebagai alternatif, perusahaan mengajukan rencana penggunaan truk tangki dengan kapasitas sekitar 10.000 liter melalui jalur darat dari Simpang Laung menuju Tuhu. Armada yang diperkirakan melintas mencapai 10 hingga 11 unit kendaraan setiap harinya.

Namun, Pemkab Murung Raya tidak serta-merta memberikan dispensasi. Pemerintah daerah terlebih dahulu memperhatikan kemampuan jalan yang akan dilalui serta dampaknya terhadap keselamatan masyarakat dan keberlangsungan infrastruktur.

Jalan yang menjadi jalur rencana mobilisasi merupakan jalan kelas III dengan kemampuan Muatan Sumbu Terberat maksimal 8 ton. Sementara kendaraan yang direncanakan membawa muatan sekitar 10 ton dikhawatirkan memberikan tekanan terhadap konstruksi jalan, terlebih sebagian ruas baru mendapatkan penanganan melalui anggaran daerah.

Karena itu, Pemkab Murung Raya menekankan perlunya komitmen pihak perusahaan apabila mobilisasi melalui jalur darat nantinya diizinkan. Pemeliharaan serta pemulihan kondisi jalan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan.

Pemkab juga membahas sistem pengawasan untuk memastikan kegiatan mobilisasi berlangsung tertib. Pengawasan di lapangan direncanakan melibatkan perangkat daerah dan aparat keamanan, termasuk untuk mengantisipasi gangguan lalu lintas maupun potensi konflik dengan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah kecamatan dan kelurahan di wilayah terdampak diminta turut mendukung proses sosialisasi kepada masyarakat. Dengan komunikasi yang terbuka, rencana mobilisasi diharapkan dapat dipahami oleh warga dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Pemkab Murung Raya membuka peluang kerja sama lebih lanjut dengan pihak swasta, khususnya dalam menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di sekitar wilayah operasional.

Melalui pembahasan tersebut, Pemkab Murung Raya berupaya mengambil kebijakan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kepentingan industri, masyarakat, keselamatan pengguna jalan serta perlindungan aset infrastruktur daerah. (LT)