Rapat KKPR Pemkab Kapuas Tekankan Penataan Ruang Taat Aturan dan Berkelanjutan

KUALA KAPUAS, POTRETKALTENG.COM – Pemerintah Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Pengambilan Keputusan dalam rangka penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Selasa (3/2/2026), bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas. Rapat tersebut dipimpin oleh Staf Ahli Bupati Kapuas, Budi Kurniawan, didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas, Teguh Yunianto.

Baca Lainnya :

• Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Ikuti Rakornas 2026 di SICC Bogor0
• Sampaikan Permohonan Terbuka, Anggota DPRD Katingan Minta Direktur PDAM Mengundurkan Diri0
• SEMMI Kalteng Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Demi Jaga Independensi dan Marwah Reformasi0
• Sekda Barito Utara Sambut Pemeriksaan BPK RI untuk Tingkatkan Transparansi Keuangan0
• Pemkab Barito Utara Salurkan Bantuan Cepat untuk Korban Kebakaran Jalan Meranti0

Rapat ini dihadiri oleh perangkat daerah teknis yang membidangi tata ruang, perizinan, lingkungan hidup, pertanian, kelautan dan perikanan, serta unsur terkait lainnya. Forum tersebut menjadi sarana koordinasi lintas sektor dalam menentukan kebijakan pemanfaatan ruang agar selaras dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan daerah.

Dalam pembahasan rapat, setiap usulan kegiatan pemanfaatan ruang dikaji secara menyeluruh, mulai dari kesesuaian lokasi dengan RTRW, dampak lingkungan, hingga potensi risiko hukum di masa mendatang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pemanfaatan ruang di Kabupaten Kapuas berjalan tertib, berkelanjutan, serta tidak menimbulkan konflik.

Staf Ahli Bupati Kapuas, Budi Kurniawan, dalam arahannya menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang dan hukum yang berlaku, seiring dibentuknya Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan oleh Presiden Republik Indonesia. “Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya berpotensi dikenakan sanksi pidana hingga pencabutan izin usaha, sehingga harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa rapat KKPR merupakan langkah strategis untuk memastikan ruang dimanfaatkan secara optimal bagi kebutuhan pembangunan saat ini tanpa mengabaikan keberlanjutan di masa depan. “Ruang harus dimanfaatkan secara bijak, mendukung investasi dan pembangunan, namun tetap menjaga lingkungan, kawasan konservasi, serta kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Her